Aspek Hukum Distributor dan Keagenan

L embaga distributor dalam prakteknya bukan suatu hal yang baru dalam bidang usaha dan bisnis. Seiring dengan berkembangnya berbagai praktek dunia usaha, baik dalam skala domestik maupun internasional, sedikit banyak memberikan suatu pengaruh terhadap bagaimana lembaga distributor. Tidak jarang lembaga usahanya adalah distributor tetapi justru pada prakteknya merupakan lembaga sub-distributor terlebih lagi pada prakteknya lembaga-lembaga distributor ini melakukan pemasaran seperti pedagang eceran.

Secara umum memang para pelaku usaha kreatif adalah mereka yang dapat mempertahankan kinerja usaha perusahaannya untuk kurun waktu yang lama. Eksistensi lembaga ini ada karena tuntutan ekonomi yang memiliki fungsi bagaimana mempercepat produk-produk dapat sampai ke tangan para konsumen.

Faktor kelangsungan usaha madalah kunci penting kesuksesan sebuah perusahaan. Selain itu, bagaimana untuk menciptakan kelangsungan usaha juga merupakan hal lain yang berkaitan dengan kreatifitas untuk memenuhi keinginan pasar. Sudah merupakan suatu tolak ukur bahwa tidak ada pasar yang memiliki loyalitas mutlak terhadap suatu produk dan jasa, melainkan produk dan jasa yang dapat memenuhi kepuasan pasar yang intrnsif. Oleh karena itu, suatu produk akan diburu oleh pasar. Sifat pasar yang sedemikian rupa menjadikan para pedagang besar ataupun para distributor dituntut untuk senantiasa kreatif dalam mempertahankan bisnisnya.

Distributor dalam dunia perdagangan memiliki peranan hampir sama dengan lembaga keagenan yaitu sebagai perantara untuk memudahkan pemasaran barang dari produsen ke konsumen. Namun, pada kurun waktu sebelum tahun 1990 distributor cenderung kurang mendapat perhatian khusus dari segi hukum. Hal ini berbanding terbalik dengan lembaga keagenan yaang diatur oleh pihak pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Perdagangan dan Perindustrian sudah dikembangkan dalam bentuk lembaga pengakuan agen tunggal.

Lembaga tersebut disyaratkan bagi perusahaan asing yang akan memasarkan barang-barang produksinya di Indonesia diharuskan menunjuk satu perusahaan nasional sebagai agen tunggalnya sekaligus sebagai pemegang merek dari produk perusahaan tersebut.

Secara khusus ketentuan legislas yang mengatur tentang distributor belum ada, jadi ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang termuat dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen) Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan. Lalu kemudian diubah dengan dikeluarkannya Kepmen No.159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kepmen No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Selain itu para pihak dalam membuat perjanjian keagenan atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPer.

Sebagai penyalur barang dan jasa dalam sistem perdagangan, distributor memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan mitra kerja utamanya, pengecer dan khususnya produsen.  Jika para pengecer dapat dimasukkan pula sebagai distributor, maka kedudukan distributor berada di posisi antara produsen dan konsumen.  Tetapi secara umum, distributor cenderung senantiasa dikaitkan dengan konsep pedagang besar. Oleh karena itu, tidak berhubungan dengan konsumen secara langsung.

Kebutuhan akan adanya perusahaan yang dapat menjadi perantara guna memperluas jaringan pemasaran barang dan jasa menyebabkan adanya perusahaan keagenan di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang tercantum dalam hukum perdata dan hukum dagang tidak ditemukan ketentuan tentang keagenan. Sudah tentu dengan tingkat populasi kepadatan penduduk dan tingkat konsumtif masyarakat tinggi merupakan potensi pasar yang luar biasa. Negara-negara produsen dipastikan memiliki kepentingan tersendiri agar produk-produk mereka dapat terjual di pasaran.

Mengenai hubungan distributor sesuai prinsipnya guna memasarkan dan menjual barang-barang dalam wilayah dan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam keadaan ini, biasanya bertindak atas namanya sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian. Dampak hukum dari perbuatan distributor itu menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara distributor dan prinsipalnya adalah tunduk pada perjanjian komisi.

 

(AH)