Bagaimana Suatu Kontrak Dikatakan Sah?

M asih seputar hukum kontrak, kali ini Hukum123 akan membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dikatakan sah. Hal ini sangat penting untuk diketahui sebab seringkali didalam suatu perselisihan salah satu pihak dengan gampangnya berkata, “Kontrak ini sudah tidak sah!” atau bahkan yang lebih parah “Dari awal kontrak ini sudah tidak sah!” Kalau sudah begini baru kemudian dipertanyakan, “Memangnya suatu kontrak disebut sah jika seperti apa?” Nah agar hal tersebut tidak terjadi, mari simak penjelasan berikut.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu kontrak disebut sebagai kontrak yang sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat Subjektif

Syarat subjektif ialah syarat yang apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan. Syarat subjektif ini merujuk kepada pihak-pihak yang berkepentingan didalam suatu kontrak. Syarat subjektif ini meliputi 2 hal, yakni adanya kesepakatan kehendak yang mengikat dirinya (consensus/agreement) dan adanya kecakapan untuk berbuat menurut hukum (capacity).

Kesepakatan kehendak (consensus/agreement) diperlukan agar suatu kontrak dianggap sah secara hukum. Kesepakatan ini dapat terwujud melalui beragam cara mulai dari secara lisan, tertulis, melalui tanda, simbol, ataupun dengan cara diam-diam. Sepakat yang dimaksud disini ialah sepakat yang muncul tanpa mengandung cacat kehendak, seperti paksaan (dwang), penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling), dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden). Apabila terdapat cacat kehendak semacam ini maka sesuai pasal 1321 KUH Perdata kontrak tersebut dinyatakan tidak sah.

Adapun mengenai kecakapan berbuat menurut hukum (capacity), sesuai pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang termasuk kedalam kategori cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampunan pihak lain. Oleh karena itu orang yang belum dewasa secara hukum (21 tahun atau sudah kawin) belum dapat membuat suatu kontrak yang sah tanpa pendampingan dari orang yang sudah dewasa.

Syarat Objektif

Disebut syarat objektif karena apabila syarat ini dilanggar maka kontraknya langsung batal demi hukum. Perbedaannya dengan syarat subjektif jelas, bahwa apabila melanggar syarat subjektif maka kontrak DAPAT DIBATALKAN (voidable), namun apabila melanggar syarat objektif berarti kontrak tersebut SUDAH PASTI BATAL demi hukum yang berlaku (null and void).

Syarat objektif terdiri dari 2 hal. Pertama yakni adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Suatu hal tertentu yang dimaksud ialah sesuatu yang bisa ditentukan jenisnya (determinable) dan haruslah mengenai suatu hal tertentu (misalnya tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak terhadap hal tersebut). Hal yang dimaksud tidak harus berupa benda. Ia juga dapat berwuju jasa, hak, ataupun persoalan tertentu. Hal disini pun boleh sudah ada atau belum ada. Yang terpenting hal tersebut dapat ditentukan jenisnya (determinable).

Syarat objektif yang kedua ialah adanya suatu kausa hukum yang halal. Artinya apabila objek didalam kontrak tersebut termasuk kedalam objek yang illegal, dalam hal inibertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, maka kontrak tersebut wajib batal demi hukum. Contoh sederhananya apabila beberapa pihak membuat kontrak perdagangan manusia. Maka meskipun kedua subjeknya cakap hukum, ada kesepakatan dan objek tersebut dapat ditentukan jenisnya, perjanjian ini otomatis batal secara hukum karena tidak dapat memenuhi kausa hukum yang halal.

Itulah syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Semoga dengan hal ini kita tidak sembarangan dalam menentukan keabsahan suatu kontrak ya. Untuk artikel lain seputar hukum kontrak silakan Anda telusuri lagi di Hukum123.com.