Bisnis di Bidang Perkebunan

B isnis dalam bidang perkebunan merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa dalam segi bidang perkebunan. Kegiatan usaha ini dilakukan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemasukan modal serta manajemen yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi para pelaku usaha perkebunan dan juga masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha itu berada. Bidang usaha perkebunan pada umumya terbagi dua macam, yakni usaha budidaya tanaman dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Usaha ini merupakan kegiatan bisnis tanaman perkebunan yang meliputi proses pra-tanam, proses penanaman bibit, perawatan tanaman, pemanenan, dan proses menyortir yang di dalamnya termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman. Usaha budidaya ini harus memperhatikan segi perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Dalam kegiatan usaha ini, badan hukum dan perorangan warga negara asing dapat melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan di wilayah negara Indonesia dengan kewajiban bekerjasama oleh pelaku usaha perkebunan nasional serta membentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Jika usaha budidaya tanaman perkebunan memiliki luas lahan kurang dari 25 hektar, maka usaha tersebut dapat dilakukan oleh perorangan serta wajib didaftarkan kepada Bupati atau Walikota. Pendaftaran ini untuk melakukan registrasi identitas pemilik, domisili pemilik, luas areal kegiatan usaha, jenis tanaman yang diusahakan, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi perkebunan. Usaha perkebunan yang telah didaftarkan akan mendapat Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) dari pejabat berwenang (Bupati atau Walikota). Namun usaha perkebunan yang luas areal lahannya 25 hektar atau lebih harus memiliki izin khusus.

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Usaha ini merupakan kegiatan penanganan dan pengolahan hasil tanaman perkebunan. Usaha ini bertujuan untuk menambah nilai produksi yang dihasilkan dan memperpanjang daya simpannya.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, setiap usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib didaftarkan kepada pejabat berwenang (Bupati atau Walikota). Pendaftara ini meliputi penyertaan keterangan identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, hingga tujuan pemasaran.