Bolehkah Pasangan Suami Istri Mendirikan CV?

A khir-akhir ini mulai banyak bermunculan suatu badan usaha yang disebut dengan nama CV (Commanditaire Venootschap). CV merupakan bentuk persekutuan dari dua jenis pesero, yakni pesero aktif dan pesero pasif. Pesero aktif sering disebut sebagai pesero pengurus, yakni pemegang jabatan yang bertugas melakukan segala tindakan kepengurusan atas CV dan bertanggung jawab atas segala tindakan kepengurusan yang dilakukan olehnya. Pesero aktif yang biasanya berupa direktur ini bahkan harus bertanggung jawab dengan harta pribadinya apabila ia dituntut untuk mengganti suatu kerugian oleh pihak ketiga. Adapun pesero pasif ialah anggota-anggota dalam CV (orang-orang selain direktur) yang hanya berkewajiban dalam menyetorkan modal dan tidak dapat mengambil tindakan kepengurusan.

Untuk mendirikan suatu CV, salah satu syaratnya ialah diperlukan 2 orang WNI. Masalahnya pada masa kini tak jarang ditemukan bahwa kedua orang WNI yang ingin mendirikan suatu CV ternyata merupakan pasangan suami istri. Mereka umumnya beralasan supaya pengelolaan CV menjadi lebih mudah dan tertata. Padahal sebenarnya apakah hal ini boleh dilakukan?

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119 dengan jelas menyebutkan bahwa apabila suatu perkawinan dilaksanakan maka akan terjadi percampuran harta antara suami dan istri.

Sehingga walaupun suami dan istri belum menyepakati percampuran harta diawal perkawinan, percampuran harta diantara keduanya sudah terjadi secara otomatis secara undang-undang. Akibatnya dalam konteks pendirian badan usaha pasangan suami istri ini dianggap sebagai satu orang karena memiliki harta yang sama. Maka dari itu suatu CV tidak boleh didirikan hanya oleh pasangan suami istri tanpa adanya pihak lain.

Akan tetapi hal ini bisa saja berubah dikarenakan terjadi beberapa kasus khusus. Kasus khusus yang pertama misalnya apabila pasangan suami dan istri sudah melakukan pemisahan harta sebelumnya melalui perjanjian pra-nikah. Apabila hal ini yang terjadi maka keduanya boleh mendirikan suatu CV tanpa perlu mengajak pihak lain untuk menjadi pendiri awal. Kasus lain yang cukup sering terjadi ialah apabila CV tersebut didirikan ketika keduanya belum berstatus sebagai suami istri. Apabila hal ini terjadi maka sebelum keduanya melangsungkan perkawinan mereka harus mencari sekutu/pihak baru untuk menjadi pendiri CV atau melakukan pemisahan harta lewat perjanjian pra-nikah.

Untuk pasangan suami istri yang mengalami hal serupa tetapi sudah terlanjur melangsungkan pernikahan sebelum mengurus hal tersebut maka satu-satunya jalan ialah segera mencari sekutu baru untuk dijadikan pendiri CV. Mereka sudah tidak bisa lagi melakukan pemisahan harta kekayaan lewat perjanjian pra-nikah. Adapun setelah sekutu baru didapatkan, baik sebelum atau sesudah perkawinan, maka akta pendirian yang sudah ada wajib diubah dengan cara melakukan pembuatan akta perubahan melalui notaris.