Bolehkah PNS Memiliki Usaha?

Apakah seorang PNS dilarang untuk memiliki suatu usaha?

Untuk mengetahui jawabannya mari simak PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 3 ayat (1) huruf o, p, q berbunyi sebagai berikut.

  • Memiliki saham/modal perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
  • Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.
  • Melakukan kegiatan usaha dagang bagi secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.

Selain peraturan diatas, PP Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta juga menegaskan larangan memiliki usaha bagi oknum PNS. Terutama dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

Pegawai negeri sipil golongan ruang IV/a PGPS-1968 ke atas, anggota ABRI berpangkat letnan II ke atas, pejabat, serta istri dari:

  1. Pejabat eselon I dan yang setingkat baik di pusat maupun di daerah.
  2. Perwira tinggi ABRI.
  3. Pejabat-pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/kepala lembaga yang bersangkutan, dilarang untuk:
  4. Memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta.
  5. Memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan swasta.
  6. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan.

Dari aturan diatas sangat jelas bahwa PNS dilarang untuk berbisnis. Bahkan dalam PP Nomor 30 tahun 1980 juga dijelaskan macam-macam sanksi yang dapat diterima oleh PNS apabila melanggar aturan tersebut.

Akan tetapi kabar baik bagi Anda para PNS sebab telah diterbitkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang menggantikan PP Nomor 30 tahun 1980. Dalam PP terbaru ini dinyatakan bahwa tidak ada larangan secara tegas bagi PNS jika mereka ingin memiliki saham atau menjadi Dewan Komisaris/Direksi dari suatu perusahaan. Hanya saja PNS tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya dalam bentuk surat keterangan resmi. Surat ini mutlak dibutuhkan dalam pengajuan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) baik dalam pendirian PT, perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, koperasi, maupun pendirian kantor cabang.

Penegasan bahwa PNS telah memiliki hak untuk berbisnis juga tampak dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang melarang PNS untuk berbisnis. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa PNS masa kini dapat menjalankan bisnis, memiliki saham perusahaan tertentu, dan bahkan menjadi Dewan Komisaris/Direksi dari suatu perusahaan.