Dasar Hukum Mutasi Hak atas Tanah

M utasi hak atas tanah atau balik nama akta tanah merupakan kejadian yang sering kita temukan dalam pemberian warisan dan jual-beli tanah. Bagi sebagian orang tentu mengetahui bagaimana cara serta prosedur yang berlaku, namun bagi Anda yang kurang mengetahui tentang hal tersebut pasti memusingkan bukan? . Maka pada kali ini hukum123 mencoba memberikan pengertian dan dasar regulasi melalui hukum tentang mutasi hak atas tanah atau sering disebut balik nama akta hak atas tanah.

Mutasi hak atas tanah muncul dari setiap perjanjian hak atas tanah melalui balik nama akta sebagai hak baru atas tanah. Hal ini juga melingkupi hal dalam menggadaikan atau meminjam uang dengan jaminan hak atas tanah yang otentik (asli).

Akta tanah sebagai hak kepemilikan dibuat melalui Notaris atau Camat, sebagai pejabat pemerintah, yang mendapat wewenang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Peraturan tersebut berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961. Menurut pasal 22 ayat 3 dalam PP tersebuta, akta atas hak tanah yang diurus oleh Notaris atau Camat, berupa sertifikat, kemudian disampaikan kepada Kepala Pendaftara Tanah guna dibukukan dalam “Buku Tanah”.

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang sudah menerima berkas akta perjanjian mutasi hak atas tanah juga harus melakukan penelitian gna memastikan apakah pajak tanah sampai akta itu telah dibuat telah dilunaskan pembayarannya. Peraturan itu diatur dalam pasal 22 ayat (5) PP No.10 Tahun 1961. Jika prosedur birokrasi telah diselesaikan, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah bertugas memberikan persetujuan sertifikat lalu diberikan kepada pemilik baru atas tanah yang dimutasi (pasal 22 ayat 4).

Mekanisme serta regulasi atas dasar hokum mutasi hak atas tanah atau balik nama akta tanah memerlukan dasar hukum yang berlaku. Keputusan Kantor Kepala Pendaftaran Tanah harus melalui keputusan Menteri Agraria dan Tata Usaha yang berkesinambungan dalam hal ini. Apabila tak ada keputisan atau izin dari pihak Menteri Agraria dan Tata Usaha tak dapat dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

(AH)