Definisi Dan Bagian Penting Sebuah PT

P erseroan Terbatas atau biasanya kita kenal dengan istilah PT merupakan badan usaha dengan bentuk badan hukum dan merupakan persekutua modal. Sebagai sebuah badan hukum, PT dianggap seperti perorangan (individu) yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dapat dituntut di depan pengadilan, dan memiliki harta kekayaannya sendiri.

Sebuah PT wajib memenuhi persyarat serta tata cara pengesahan guna menjadi suatu badan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan sebuah PT harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan tersebut melingkupi tata cara pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang didirikan, penyusunan anggaran dasar PT, hingga pengesahan anggaran dasar PT oleh Menteri.

Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang di dalamnya terbagi dalam bentuk saham. Mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa sebuah PT didirikan berdasar dengan perjanjian dan melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham. Para pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas hanya pada saham atau modal yang dilimpahkannya ke dalam perseroan (limited liability). Namun, jika para perseroan tertimpa hutang, hal itu tidak dapat ditimpakkan ke harta kekayaan pribadi para pemegang saham tetapi sebatas nominal modal yang disetor para pemegang saham. Dua bagian penting dari sebuah PT yang berdiri, diantaranya yakni :

#1. Modal Sebuah PT

Adapun modal yang dimiliki sebuah PT terbagi menjadi tiga bagian, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Modal dasar adalah modal keseluruhan dari perseroan yang dapat mengukur besar kecilnya perseroan tersebut. Modal ini merupakan modal riil, yakni modal yang sepenuhnya belum disetorkan. Hanya dalam batas tertentu dalam modal dasar yang ditujukan untuk menentukan nilai total perusahaan, yang berguna pada saat menentukan kelas perusahaan.

            Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham menanamkan modalnya ke dalam sebuah PT. Modal ini juga merupakan modal riil. Dalam perihal modal ini dapat dilihat nominal modal yang ditempatkan para pemegang saham dalam sebuah perusahaan.

            Modal disetor adalah modal telah disetorkan ke dalam PT dan dianggap riil. Para pemegang saham sudah betul-betul menyetorkan modalnya ke dalam sebuah perusahaan atau PT. Berdasar ketentuan legislasi pun modal ditempatkan yang ditanam pemegang saham setelah itu patut disetor sepenuhnya oleh para pemegang saham sendiri.

#2. Struktur Organ Penting Sebuah PT

Organ PT merupakan organisasi yang menyelenggarakan jalannya kegiatan usaha suatu perusahaan. Struktur organ sebuah PT diselenggarakan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Organ perusahaan ini memiliki fungsi berbeda masing-masing dari kinerjanya.

RUPS adalah organ PT yang berada dalam posisi tertinggi untuk menentukan arah serta tujuan PT. RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dan otoritas tersendiri yang dapat dikatakan eksklusif, berbeda dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Wewenang RUPS mencakup penetapan dan perubahan anggaran dasar sebuah PT, pengurangan dan penetapan modal PT, pemeriksaan dan persetujuan hingga pengesahan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba perusahaan, pemeriksaan dan pemberhentian jajaran Direksi serta Dewan Komisaris, pengambilalihan PT, serta penetapan pembubaran PT.

Direksi merupakan organ PT yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap manajemen kepentingan dan tujuan PT serta menjadi perwakilan perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jajaran Direksi bertugas menjalankan pengurusan sehari-hari perusahaan. Sedangkan, Dewan Komisaris merupakan sebuah organ PT yang memiliki tugas melakukan kontroling secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada jajaran Direksi perusahaan. Wewenang yang dianggap vital dalam struktur organ ini yaitu memiliki wewenang memeriksa pembukuan perusahaan dan melakukan penyesuaian dengan keadaan finansial perusahaan. Ditambah lagi, Dewan Komisaris mempunyai wewenang memberhentikan jajaran Direksi apabila dipastikan melakukan tindakan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan anggaran dasar perusahaan juga regulasi legislasi.