Hak-Hak Khusus Seorang Komisioner

B anyak yang perlu Anda ketahui tentang komisioner, kshususnya dalam perihal hak-hak khusus dalam bidang komisioner. Apa saja hak-hak khusus tersebut yang perlu Anda ketahui? Selain itu, bagaimana dasar hokum yang mengatur hak-hak khusus dari seorang komisioner?

Pertanggung jawaban komisioner yang cukup berat dalam menjalankan tugasnya melalui pemberi kuasa (komiten) serta membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Maka dari itu seorang komisioner diberi hak khusus. Berikut hukum123 mengulas tentang hak-hak khusus komisioner menurut UU, yakni:

  1. Hak Retensi

Hak komisioner untuk menahan suatu barang yang diberi oleh pemberi kuasa (komiten) jika pemberian upah dan biaya-biaya lainnya yang belum dibayar oleh pihak komiten. Hal ini diatur dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

  1. Hak Istimewa (privilege)

Hak ini diatur dalam dalam pasal 80 KUHD bahwa semua penagihan komisioner mengenai pemberian upah, biaya-biaya serta bunga yang didapat, dan juga segala biaya untuk perjanjian-perjanjian yang sedang berjalan.

Dalam pelaksanaannya diatur dalam pasal 81 sampai 83 KUHD, maka komisioner memiliki hak istimewa pada barang-barang pada komiten yang diberikan kepada komisioner untuk dijualkan, ditahan bagi kepentingan di waktu yang akan datang, serta yang dibeli dan diterima komisioner guna kepentingan sang komiten.

Hak istimewa dari komisioner ini memiliki kedudukan di atas hak-hak istimewa lainnya, kecuali biaya dalam pengadilan yang biasanya disebabkan suatu pelarangan untuk melelang benda bergerak dan benda tetap (diatur dalam pasal 1139 sub 1 KUHPER). Dalam pelaksanaannya secara empiris sebagai berikut:

  1. Jika barang yang ada pada komisioner itu untuk dijual, makan dalam mekanisme penagihan komisioner dapat mengambilnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut.
  2. Jika barang yang dipegang komisioner untuk ditahan bagi kepentingan pada waktu yang akan datang, maka komisioner dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk menjual barang-barang tersebut. Dalam hal ini komisioner harus memberitahukan pada komitennya paling lambat sehari sesudah permohanan diajukan.
  3. Apabila komisioner diberi kuasa untuk membeli barang dan telah diterimanya, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Hakim PN setempat untuk menjual barang sang komiten.
  4. Bila barang-barang yang berada di tangan komisioner tidak sesuai dengan pasal 80 KUHD, maka hak istimewa komisioner tidak dapat lagi berlaku.

Cara serta mekanisme penjualan itu dilaksanakan telah ditetapkan dalam putusan Hakim PN setempat yang memberikan izin penjualan tersebut. Meski komiten jatuh pailit, hak istimewa dari komisioner tetap berlaku asalkan pelaksanaan hak istimewa itu terjadi sebelum berakhir tenggang waktu 2 bulan sejak saat seorang komiten tak mampu membayar utang tepat pada waktunya (insolvensi), kecuali jika tenggang waktu 2 bulan itu diperpanjang oleh Hakim Komisaris.