Hal Yang Perlu Diketahui Tentang NIK

K egiatan usaha impor atau ekspor diperlukan izin khusus untuk menjalankan bisnis tersebut. Kegiatan usaha tersebut berkaitan dengan penggunaan jasa kepabeanan dan bagi Anda yang menggeluti bisnis dalam bidang ini diwajibkan memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). NIK adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pengguna jasa kepabeanan yang telah melakukan registrasi dan nomor identitas ini bersifat pribadi. Dalam registrasi kepabeanan, NIK sangat dibutuhkan agar pengguna jasa kepabeanan dapat mengakses sistem kepabeanan, misalnya untuk mengurus izin kegiatan ekspor dan impor. Registrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang disediakan Dirjen Bea Dan Cukai. Bagi Anda yang tidak dapat mengakses secara elektronik dan digital, dapat pula diakses dengan cara manual sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 Tentang Registrasi Kepabeanan.

Pengajuan permohonan registrasi kepabeanan dilakukan dengan mengisi formulir elektronik sesuai dengan jenis registrasi kepabeanan yang Anda ajukan. Pengajuan permohonan secara digital harus disertakan penyerahan dokumen dan data pendukung fisik lainnya yang telah diterima Dirjen Bea dan Cukai paling lambat 10 hari terhitung sejak permohonan melalui media elektronik itu diajukan. Jika dalam jangka waktu tersebut dokumen dan data pendukung telah diterima secara lengkap, Dirjen Bea dan Cukai akan mengeluarkan tanda terima permohonan registrasi yang berbentuk digital. Namun jika dalam jangka waktu yang telah disebutkan akses yang dilakukan tidak dapat diproses, maka pemohon harus mengulang kembali pengajuan permohonannya.

Apabila Dirjen dan Bea Cukai telah menerima permohonan dan dokumen beserta data pendukung lainnya, selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi atas permohonan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkn data formulir registrasi kepabeanan dengan data refrensi yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Penelitian administrasi ini dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data-data yang mempunyai keterkaitan dengan data pengguna jasa, identitas pengurus dan penanggung jawab, serta data keuangan.

Setiap permohonan dalam proses registrasi kepabeanan ini dapat diterima atau ditolak oleh Dirjen Bea dan Cukai yang dikeluarkan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya dokumen dan data pendukung yang diserahkan oleh pemohon. Jika permohonan diterima, maka Dirjen Bea dan Cukai akan menerbitkan NIK kepada pengguna jasa tetapi jika permohonan ditolak pemberitahuan penolakan akan diberikan Dirjen Bea dan Cukai melalui media elektronik. NIK yang diterbitkan untuk pengguna jasa bisa digunakan sebagai identitas untuk mengakses kepabeanan dan menjadi tanggung jawab pengguna jasa.

Perubahan data dalam NIK terkait dengan eksistensi pengguna jasa dan identitas penanggung jawabnya yang wajib diberitahukan kepada pihak Dirjen Bea dan Cukai. Perubahan dalam NIK diajukan melalui media elektronik dan dapat melakukan permohonan manual dengan mendatangi kantor pabean setempat. Dirjen Bea dan Cukai dapat menyetujui dan menolak perubahan data dalam jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan perubahan data disampaikan secara lengkap. Sama halnya dengan cara mengurus registrasi kepabeanan, jika permohonan perubahan data disetujui akan disampaikan Dirjen Bea dan Cukai kepada pengguna jasa. Namun jika permohonan perubahan ditolak akan disampaikan melalui media elektronik beserta alasan perubahan data tersebut. Pemberitahuan perubahan data yang telah disetujui akan dikeluarkan Dirjen Bea dan Cukai melalui NIK yang baru dengan keterangan data yang telah diubah sesuai permohonan perubahan data.