Hukum Persaingan Usaha

H ukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek berkaitan dengan persaingan usaha, yang melingkupi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kompetisi sebuah usaha atau bisnis.

Hukum persaingan usaha diatur secara legislasi dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini disahkan pihak pemerintah pada 5 Maret 1999. Dalam UU berisikan secara lengkap tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, timbul dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR. DPR menginginkan nama “UU Antimonopoli” untuk menunjukkan adanya dorongan mengatasi ketimpangan ekonomi akibat perlakuan para kelompok pengusaha besar era Orde Baru.

Pemerintah lebih condong memilih nama “Undang-Undang Persaingan Usaha yang Tidak Sehat” guna menekankan tugas pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak pengusaha. Ada banyak pemahaman yang dikenalkan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya.

Dalam isi UU ini membedakan istilah “monopoli” dan “praktek monopoli”. Kata monopoli adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi karena dilindungi oleh legislasi yang berlaku. Tindakan yang dilarang adalah praktek monopoli, di dalam UU ini dimaknai sebagai monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli dapat berdampak positif dan negatif.

Biarpun UU No. 5 Tahun 1999 umumnya diberi nama lain sebagai UU Anti Monopoli. Namun, pada dasarnya monopoli merupakan salah satu jenis kegiatan yang disebut dalam UU tersebut. Di samping ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, terdapat juga bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Penyebutan UU Anti Monopoli, seperti gagasan DPR untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999 terasa agak kurang tepat. Ada baiknya jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Anti Persaingan Curang.

Dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni menjaga kepentingan umum sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan juga terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kegiatan merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya. Merngacu pada pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilarang jika dilakukan oleh pelaku usaha, diantaranya yakni :

Monopoli (tercantum pada asal 17)

(1)  Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2)  Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

  1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
  2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Monopsoni (tercantum pada pasal 18);

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.