Izin Mendirikan Dan Penggunaan Bangunan

S etiap dari Anda pada dasarnya mengetahui tentang kepemilikan bangunan atau gedung hingga setiap bagian dari kegunaan bangunan. Bagi Anda yang akan atau ingin mendirikan sebuah bangunan atau gedung haruslah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB merupakan izin yang diberikan pihak pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, terhadap pemilik gedung untuk membangun, memperluas, mengubah, serta merawat bangunan gedung berdasar pada persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. IMB pada umumnya pun diajukan pemilik bangunan gedung kepada pihak pemerintah daerah karena perizinan dari IMB sendiri diterbitkan oleh pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan legislasi hukum, ketentuan IMB tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan regulasi pelaksanaannya diatur dalam PP No. 36 Tahun 2005. Selain itu, ketentuan penerbitan IMB juga ditentukan oleh Peraturan Daerah bagi masing-masing Pemerintahan Daerah dalam lingkup teritorial bangunan gedung itu didirikan.

Dari regulasi yang disebutkan di atas, setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif serta teknis sesuai dengan fungsi bangunan itu sendiri. Beberapa persyaratan teknis mencakup segi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan. Adapun persyaratan administratif aturan mendirikan bangunan atau gedung meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan tanah, dan kepemilikan izin mendirikan bangunan.

Pembangunan gedung baru bisa dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah telah menyetujui rencana teknis pembangunan gedung tersebut dengan menerbitkan IMB kepada pihak pemilik. Dalam mengajukan permohonan IMB, kelengkapan dokumen pemohon merupakan kunci untuk disetujui permohonannya. Berikut adalah syarat kelengkapan pemohon untuk mendapatkan IMB, yaitu :

  • Bukti status kepemilikan hak atas tanah (tanda bukti perjanjian pemanfaatan atas tanah apabila tanah tersebut bukanlah milik sendiri)
  • Data pemilik bangunan gedung
  • Rencana teknis bangunan
  • Hasil AMDAL untuk bangunan gedung yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan alam sekitar
  • Setelah kelengkapan persyaratan administratif dan teknis dipenuhi, Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) akan menyetujui persetujuan pembangunan dalam bentuk IMB.

Jika IMB telah dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah, diperlukan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) untuk menggunakan bangunan gedung yang telah selesai dibangun. IPB merupakan izin suatu bangunan gedung yang diterbitkan sebelum bangunan tersebut sepenuhnya digunakan. IPB pada umumnya dikeluarkan dengan masa berlaku 5 tahun untuk bangunan umum dan 10 tahun untuk bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal.