Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pribadi

P ada prinsipnya penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Regulasi ketenagalistrikan memberi ruang gerak bagi pihak swasta agar dapat melakukan usaha penyediaann tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan umum serta kepentingan pribadi.

Usaha penyediaan tenaga listrik diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan PP No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Mengacu pada regulasi tersebut, dapat ditentukan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan listrik yang meliputi pembangkitan, distribusi, transmisi, dan penjualan tenaga listrik kepada para konsumen.

Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi bukan hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN atau BUMD, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak swasta hingga perseorangan. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi wajib memperoleh Izin Operasi dan Sertifikat Laik Operasi.

Izin Operasi merupaka perizinan guna melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi. Izin ini diberikan oleh Menteri apabila instalasinya mencakup skala provinsi. Bagi fasilitas instalasi yang hanya mencakup skala kabupaten/kota, maka Izin Operasi diberikan oleh Bupati/Walikota.

Izin Operasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta berdasarkan permohonannya. Persyaratan administratif dari permohonan mencakup identitas, profil, dan NPWP pemohon. Selain itu, persyaratan teknis mencakup pada lokasi instalasi, jenis dan kapasitas instalasi, dan jadwal pembangunan serta jadwal pengoperasian. Adapun permohonan juga harus memenuhi syarat lingkungan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup. Izin Operasi ini diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya.

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi. Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi diperlukan pemerikasaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi. Akreditasi yang diperoleh oleh inspeksi teknik ini diberikan oleh Menteri berdasar pada Surat Keputusan Menteri. Apabila di dalam suatu daerah tidak terdapat inspeksi teknik yang terakreditasi, makan Menteri, Gubernur, atau Walikota dengan wewnangnya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik tertentu.

Bagi setiap orang yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi tapi tidak memiliki Izin Operasi dan Sertifikat Laik Operasi dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling tinggi sebesar 4 miliyar rupiah bagi pengusaha yang tidak memiliki izin lokasi. Bagi perorangan yang tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi dapat dikenakan sanksi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling tinggi sebesar 500 juta rupiah.