Kewajiban Pendaftaran Bisnis Online

Bagi anda yang menjalankan bisnis secara online atau sekarang lebih dikenal dengan istilah e-commerce mungkin tak akan sembarang memposting barang usaha bisnis anda lewat dunia maya serta platform-platform situs jual beli online. Apakah anda mengetahui dengan aktifitas bisnis online yang harus terdaftar di Kementerian Perdagangan (Kemdag)? Serta bagaimana anda mengetahui tentang prosedur bisnis online yang diatur oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)?

Untuk anda yang menjalankan bidang usaha e-commerce mungkin tidak akan leluasa lagi dalam memasarkan barang-barang dalam penjualan. Bila anda kurang mengetahui hal tersebut, pada kali ini hukum123 mengulas tentang bisnis online yang wajib terdaftar pada instansi yang bersangkutan, yakni Kemdag dan Kemenkominfo.

UU Perdagangan memasukkan benang merah berupa UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah berlaku pada tahun 2008. Di samping itu, setiap instansi kementerian terkait telah menyiapkan peraturan turunan dan peraturan penjelas seperti yang diamanatkan dalam UU Perdagangan. Iklim bisnis secara online atau bidang e-commerce mengacu pada UU Perdagangan yang bertujuan guna melindungi para konsumen dengan makin membludaknya transaksi dalam bidang e-commerce. Tanpa adanya payung hukum, jalan setapak bisnis e-commerce tidak akan kuat, apabila muncul perselisihan hukum.

Pemerintah yang berfungsi mengesahkan sistem regulasi, legislasi serta melakukan pengawasan dalam jalannya perdagangan yakin aturan tentang e-commerce dapat melindungi kedua belah pihak, yaitu penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Hal ini juga menjadi panduan bagi penjual agar menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab atas usaha, transaski, dan terhadap pembelinya.

Tujuan dari penerapan perlindungan hukum yang telah diatur, pemerintah mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk mendaftarkan usaha mereka ke Kemdag. Kemudian atas pilihan menggunakan jalur internet dalam melakukan transaksi, pelaku usaha wajib mendaftarkan diri ke Kemenkominfo. Jadi, calon pembeli atau konsumen dapat mengetahui status kelegalan dari pelaku usaha e-commerce itu sendiri.

Sesuai prediksi Vela Asia dan Google, total nilai pasar bisnis online mencapai US$ 8 miliar dan akan terus meningkat hingga mencapai angka US$ 24 miliar. Ditambah lagi, prediksi dari Vela Asia total uang yang berputar dalam bisnis online di Indonesia akan terus tumbuh menuju sngks 53% di tahun ini. Mengacu pertumbuhan bisnis online yang sangat pesat, aturan terkait e-commerce telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam UU Perdagangan tersebut diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem online wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran dan memenuhi ketentuan teknis dari instansi yang terkait.

Setiap pelaku usaha juga harus memiliki dan menerapkan etika bisnis (business conduct). Pelaku usaha dilarang mewajibkan konsumen untuk membayar produk yang dikirim tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu (inertia selling). Informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Dokumen elektronik itu dapat dijadikan kekuatan hukum serta akta oktentik apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau ditipu.

Di sisi lain, dalam hal iklan atau publikasi bisnis online hanya bertujuan menyampaikan informasi yang menarik tentang  barang dan atau jasa yang didagangkan. Iklan harus mencantumkan informasi yang benar. Penyampaian iklan itu tidak boleh melanggar hak atas privasi dan perlindungan data pribadi konsumen, serta kenyamanan konsumen. Anda selaku penggelut bisnis online harus bertanggungjawab atas kebenaran, keakuratan informasi, dan kesesuaian antara informasi dan fisik barang atau jasa yang anda dagangkan.

 

(AH)