Komisioner: Pengertian, Mekanisme, dan Ciri Khasnya

 

Dalam bidang hukum bagi Anda jabatan komisioner memang sudah tak asing. Komisioner dalam bidang hokum perdaagangan dan bisnis juga memiliki posisi penting dalam penjalanan dan consensus sebuah perusahaan. Berikut hokum123 akan mengulas pengertian dan, cirri khas, dan mekanisme kerja seorang komisioner.

Komisioner adalah seorang yang menjalankan dengan membuat berbagai perjanjian bagi suatu perusahaan atas namanya sendiri, mendapat upah atas perintah dan atas pembiayaan perusahaan atau orang yang mempekerjakannya.  Mengenai komisioner diatur dalam Bab V pasal 76 sampai 85 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Ciri-Ciri khusus dari komisioner mengacu pada KUHD, yakni

  1. Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan oleh pihak pemerintah,
  2. Komisioner menghubungkan pemegang kuasa (komiten) dengan pihak ketiga atas namanya sendiri (sesuai pasal 76),
  3. Komisioner tak berkewajiban unyuk menyebut nama komiten (sesuai pasal 77 ayat 1), dalam posisi ini ia menjadi pihak dalam perjanjian bisnis (sesuai pasal 77 ayat 2),
  4. Komisioner dapat bertidak atas nama komiten (sesuai pasal 79),

Untuk Anda ketahui ada setidaknya tiga mekanisme pengaturan kerja seorang komisioner, diantaranya yaitu :

  1. Komisioner Dapat Bertindak Atas Nama Pemberi Kuasanya (Komiten)

Sesuai pada pasal 79 KUHD, komisioner dapat bertindak atas nama komiten, dalam hal ini komiten harus tunduk pada regulasi mengenai pemberian kuasa. Maka dapat dikatakan bagi komisioner bahwa “berbuat atas nama sendiri” itu bersifat umum sedangkan “berbuat atas nama komiten” bersifat khusus, seperti yang tercantum dalam pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER). Dalam sifat khusus bagi pekerjaan komisioner merupakan ciri khas darinya yang dapat bertindak atas nama si komiten.

  1. Siapa Yang Memiliki Barang Yang Dibeli Oleh Komisioner?

Jika komisioner membeli sebuah barang atas namanya sendiri untuk kepentingan komiten, makan bagi pihak ketiga barang melihat bahwa barang itu adalah milik si komisioner. Sebenarnya komisioner hanyalah sebaagai pemegang (houder) saja sedangkan pemilik asli dari barang tersebut adalah si komiten. Bila komisioner membeli barang untuk seorang komiten selaanjutnya, maka pemilik barang yang dibelinya adalah milik pribadi si komisioner.

  1. Del Credere

Dalam praktek realitanya sering terjadi komisioner memberikan  jaminan yang menguntungkan kepada komiten terhadap penyelesaian perjanjian dengan pihak ketiga. Bila perjanjian dengan pihak ketiga tersebut benar-benar menguntungkan si komiten,maka komisioner mendapat tambahan provisi (tambahan upah) dari sang komiten. Hal tersebut menurut Dorhout Mees (1953, hlm.120) disebut “del credere”.

Del Credere merupakan janji khusus (beding) dalam perjanjian komisi antara komisioner dengan komitennya. Perjanjian komisi ini dapat dilakukan dengan terang-terangan atau secara diam-diam berdasarkan kukum dalam praktiknya. Yang mengatur mengenai lembaga Del Credere tercantum dalam Pasal 240 KUHD bagi komisioner. Dalam pasal tersebut del credere tak diatur secara khusus, tapi hanya sekedar disinggung, karena pasal ini mengatur tentang reklame yang terjadi dalam kepalitan.