Konsiliasi Perselisihan Industrial

Dalam sebuah hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja sering kali tidak berjalan dengan baik. Berbagai persoalan antar kedua belah pihak biasanya muncul akibat ketidaksepahaman mengenai hak-hak normatif dari pekerja yang tidak dipenuhi dengan baik oleh pengusaha. Hubungan ketidaksepahaman ini disebut dengan perselisihan industrial.

Tidak selamanya perselisihan dalam hubungan industrial diselesaikan melalu meja hijau di Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur oleh pemerintah melalui berbagai mekanisme yang terdapat dalam instrumen regulasi ketenagakerjaan, salah satunya dengan menggunakan jalur konsiliasi.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), diatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan cara tersebut. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU PPHI, yang dimaksud konsiliasi adalah :

“Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral”

Konsiliator adalah seorang yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih. Konsiliator juga harus terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota.

Para pihak yang berselisih dapat mengetahui nama-nama konsiliator dari daftar nama konsiliator pada kantor instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Konsiliator harus mampu mengadakan penelitian tentang perselisihan paling lambat dalam 7 hari kerja. Kemudian pada pada hari berikutnya diharapkan sidang konsiliasi pertama sudah terlaksana. Konsiliator dapat memanggil sanksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna dimintai dan didengar keterangannya.

Hasil dari konsoliasi akan dibuat dalam bentuk perjanjian bersama yang ditandantangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh konsiliator. Kemudian perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setempat untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Pendaftaran tersebut dimaksudkan apabila perjanjian bersama ternyata tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan di PHI untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Konsiliator wajib menyelesaikan tugasnya dalam menengahi perselisihan hubungan industrial selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.

Namun demikian, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan menggunakan konsiliator masih sangat jarang digunakan oleh pihak pengusaha dan pekerja di Indonesia. Pada umumnya persoalan perselisihan hubungan industrial antar pihak menempuh jalur mediasi melalui dinas ketenagakerjaan setempat.

 

(AH)