Langkah Perusahaan Jika Belum Mendapat Status Hukum

S ebelum sebuah perusahaan atau Perseroan Terbatas mendapatkan status badan hukum, pendiri perusahaan tersebut biasanya akan melakukan tindakan-tindakan hukum pendahuluan guna mengikat perusahaannya. Sebagai salah satu contoh, tindakan tersebut adalah melakukan penyetoran modal atau membuat suatu perjanjian dengan pihak lain atas nama perusahaan. Dengan tindakan itu dapat mengikat perusahaan jika dilakukan dengan persetujuan para pendiri perusahaan atau lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Langkah dari penyetoran saham bisa dilakukan calon pendiri sebelum mendirikan sebuah perusahaan dengan syarat wajib dicantumkan dalam Akta Pendirian pada waktu pendirian perusahaan tersebut. Jika penyetoran saham dinyatakan dengan akta non-otentik, maka akta itu harus dicantumkan pula pada akata pendirian apabila perusahaan telah resmi berdiri. Namun apabila penyetoran saham dilakukakan berdasarkan akta otentik, maka profil perusahaan (nomor, nama perusahaan, tanggal pendirian, tempat kedudukan Notaris) dapat dicatatkan pada Akta Pendirian. Seluruh ketentuan tersebut patut dipenuhi agar dapat mengikat perusahaan secara hukum.

Tindakan tersebut dapat dilakukan calon pendiri perusahaan agar mengikat perusahaan setelah mendapat status badan hukum dan juga jika RUPS pertama yang dilaksanakan perusahan telah menyatakan untuk menerima serta mengambil alih seluruh kewajiban dan hak atas perbuatan hukum tersebut. RUPS pertama harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah perusahaan memperoleh status sebagai badan hukum. Keputusan dalam RUPS tersebut pun dapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh para pemegang saham dengan keputusan dan kesepakatan mufakat. Akan tetapi, jika dalam jangka waktu 60 hari RUPS tidak dapat mengambil keputusan dengan kuorum secara mufakat, maka setiap calon pendiri perusahaan yang telah melakukan perbuatan hukum akan bertanggung jawab atas segala bentuk hal yang timbul.