Laporan Tahunan Perusahaan

J ajaran Direksi dalam sebuah perusahaan atau PT dapat menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan perusahaan saat memulai tahun buku perusahaan. Rencana kerja disampaikan kepada Dewan Komisaris atau lewat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tergantung dengan anggaran dasar perusahaan yang ada. Jika anggara dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan dari RUPS, maka rencana itu harus ditelaah oleh Dewan Komisaris. Sedangkan bila Direksi tidak menyampaikan rencana kerja, maka akan berlaku rencana kerja yang sama dengan tahun sebelumnya. Rencana kerja yang sama dengan tahun sebelumnya berlaku untuk perusahaan yang rencana kerja barunya belum mendapat persetujuan. Selain itu, dalam rancangan kerja juga meliputi laporan tahunan perusahaan.

Pada akhir pembukuan perusahaan, jajaran Direksi akan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS. Laporan tahunan terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tutup buku tahunan perusahaan. Pada umumnya laporan tahunan sebuah perusahaan memuat perihal-perihal yang diantaranya, yaitu :

  • Laporan laba dan rugi dari tahun buku perusahaan
  • Laporan arus kas
  • Laporan perubahan ekuitas
  • Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
  • Laporan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris
  • Nama anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris, dan
  • Gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi dan juga anggota Dewan Komisaris perusahaan untuk tahun yang baru lampau

Dalam sebuah laporan tahunan perusahaan, laporan keuangan perusahaan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yakni standar yang sudah ditetapkan Organisasi Profesi Akuntansi Indonesia. Neraca dan laporan laba-rugi dari tahun buku wajib diaudit dan disampaikan kepada Menteri.

Sebelum diselenggarakannya RUPS, laporan tahunan harus ditandatangani semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang sebelumnya. Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan harus menyebutkan alasan secara tertulis. Alasan itu berguna untuk bahan pertimbangan penilaian laporan tahunan perusahaan.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha tertentu diwajibkan menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit. Kewajiban pegauditan laporan keuangan itu hadir karena sifat sebuah perusahaan yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Perusahaan yang kegiatan usahanya wajib dilakukan pengauditan oleh akuntan publik, diantaranya :

  1. Kegiatan usaha perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat
  2. Perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat
  3. Perusahaan merupakan sebuah Perseroan Terbatas (PT)
  4. Perusahaan memiliki jumlah peredaran usaha atau aset dengan jumlah nilai minimal 50 miliyar rupiah

Bila kewajiban audit keuangan tidak dilaksanakan oleh Direksi perushaan, maka laporan keuangan tidak dapat disahkan oleh RUPS. Nerasa laporan laba-ruhi perusahaan yang mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan perusahaan Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) wajib mengumumkan hasil audit keuangannya dalam sebuah surat kabar jika telah mendapat pengesahan lewat penyelenggaraan RUPS.

Apabila laporan keuangan ternyata ditemukan ketidakbenaran, maka Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan wajib bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang telah dirugikan atas kesalahan tersebut.