Legislasi Durasi Waktu Kerja di Indonesia

M asih banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan pentingnya peraturan jam kerja sesuai dengan legislasi pemerintah dengan berbagia regulasinya. Pengetahuan tentang jam kerja menjadi satu hal yang sangat penting bagi karyawan dan pengusaha.

Dalam dunia kerja saat ini, kelebihan jam kerja masih kerap dirasakan oleh karyawan yang dikuras waktu serta tenaganya melebihi standar kelayakan dalam bekerja. Karyawan memiliki hak atas jumlah jam bekerja, istirahat, upah lembur, serta libur di hari nasional seperti yang telah diatur dalam legislasi negara yang berlaku. Berikut hukum123 mengulas tentang hal-hal yang perlu diketahui mengenai durasi waktu kerja dan sistem pengupahan sesuai dengan Undang-Undang Ketanagakerjaan.

Jumlah Jam Kerja

Sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan, waktu kerja efektif adalah 40 jam/minggu. Dengan begitu jika dalam seminggu bekerja 5 hari, maka waktu bekerja selama 1 hari adalah 8 jam atau jika dalam seminggu bekerja 6 hari, maka waktu bekerja selama 1 hari adalah 7 jam.

Aturan itu juga berlaku pada jenis pekerjaan yang sifatnya dijalankan terus-menerus, sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 233 yang di dalamnya menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Diantaranya adalah pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan, transportasi, pariwisata, pos dan telekomunikasi, penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi, pusat perbelanjaan, media massa, pengamanan, dan lain-lain.

Jam Istirahat

Berdasarkan pasal 85 UU No. 13 tahun 2003, karyawan tidak wajib bekerja di hari-hari libur nasional ataupun hari libur yang ditetapkan oleh perusahaan. Waktu istirahat yang berhak diterima minimal ½ jam setelah 4 jam bekerja terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja (Pasal 79 UU 13/2003).

Penentuan jam istirahat ini menjadi kebijakan dari masing-masing perusahaan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan para pekerjanya.

 Shift Kerja

Perusahaan-perusahaan besar biasanya menerapkan sistem 3 shift kerja (pagi, siang, dan malam) untuk perempuan hamil dan pekerja perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan pada shift malam (23.00 sampai 07.00), sesuai dengan pasal 76 UU No. 13 tahun 2003.

Kerja Lembur

Jika karyawan bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan, maka pengusaha wajib memberikan upah lembur. Waktu lembur sudah ditentukan dalam legislasi, paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu, diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004).

Adapun sistem kalkulasi upah lembur berdasarkan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004, adalah dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan.

Sebagai contoh:

Jam kerja Lutfi adalah 8 jam sehari/40 jam seminggu. Ia harus melakukan kerja lembur selama 2 jam/hari selama 2 hari. Gaji yang didapat Lutfi adalah Rp. 3.000.000,-/bulan, sudah termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Lalu, berapa upah lembur yang didapat Lutfi?

Lutfi hanya melakukan total  kerja lembur adalah 4 jam. Sesuai dengan rumus standar, maka upah lembur Lutfi :

4 jam x 1/173 x Rp. 3.000.000 = Rp. 69.364/jam

Jika pengusaha melanggar ketentuan pemberian upah lembur, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 187 ayat 1).

 

(AH)