Lisensi dan Pengalihan Paten

S eseorang yang memegang paten memiliki hak khusus yang disebut dengan hak paten. Hak tersebut berisi kewenangan untuk melaksanakan paten miliknya dan melarang orang lain untuk menggunakan paten tersebut tanpa persetujuannya. Apabila terdapat orang yang menggunakan paten tersebut tanpa persetujuan si pemegang paten maka pemegang paten yang bersangkutan berhak menggugat ganti rugi atas hal tersebut kepada pengadilan niaga setempat.

Di Indonesia pada dasarnya pemegang paten wajib melaksanakan paten yang ia miliki baik paten produk maupun paten proses. Pengecualian untuk tidak melaksanakan paten yang dimiliki hanya diberikan jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomis hanya layak dibuat dalam skala regional. Ini pun harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM.

Akan tetapi dalam kenyataannya pemegang paten seringkali tidak mampu melaksanakan paten yang ia miliki sendirian. Ia selalu membutuhkan bantuan orang lain baik separuh ataupun keseluruhannya. Dalam hal inilah dikenal dua istilah yakni pengalihan paten dan lisensi. Keduanya merupakan bentuk pemberian separuh atau sebagian hak paten kepada orang lain untuk menjalankan paten yang dimiliki seseorang.

Lisensi

Lisensi adalah izin tertulis dari pemilik paten untuk melaksanakan paten dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Lisensi ini harus diberikan apabila seseorang ingin menggunakan paten yang dimiliki oleh orang lain dengan catatan si pemilik paten tidak akan kehilangan patennya. Misalnya ketika seseorang ingin menerapkan teknologi waterproof terbaru pada produk casing handphone buatannya. Maka dalam hal ini orang tersebut harus mendapatkan lisensi dari si pemilik paten teknologi waterproof karena paten miliknya akan dimanfaatkan secara ekonomis.

Dalam masalah lisensi dikenal istilah lisensi wajib yakni lisesnsi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Paten untuk melaksanakan paten tersebut atas dasar permohonan. Permohonan tersebut diajukan setelah lewat 36 bulan (3 tahun) dari sejak pemberian paten terjadi dengan alasan paten tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia atau pelaksanaannya justru menggunakan cara-cara yang merugikan masyarakat.

Lisensi wajib ini bisa didapatkan maksimal 90 hari pasca permohonan lisensi. Pemegang lisensi nantinya harus memberikan royalty dengan jumlah tertentu kepada pemegang paten apabila paten tersebut telah nyata memberikan keuntungan. Hal penting yang juga mesti diketahui adalah lisensi wajib yang telah didapat sewaktu-waktu dapat ditarik lagi oleh pemegang paten apabila pelaksanaannya dirasa telah melanggar paten lain yang sudah ada. Selain itu lisensi wajib juga tidak dapat dialihkan kecuali melalui jalan pewarisan. Oleh karena itu apabila pemegang lisensi meninggal dunia dan tidak mewariskan lisensi tersebut kepada siapa-siapa maka lisensi tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Pengalihan Paten

Selain lewat jalan pemberian lisensi, paten yang dimiliki seseorang juga dapat dialihkan ke orang lain baik seluruhnya maupun sebagian dengan syarat-syarat tertentu. Syarat umumnya ialah peralihan tersebut terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang masih dibenarkan oleh perundang-undangan. Pengalihan paten ini tentu lebih bersifat permanen daripada pemberian lisensi biasa sebab pihak penerima paten yang dialihkan bisa memiliki kewenangan yang setara dengan pemegang paten. Meskipun begitu nama dan identitas sang penemu paten (inventor) tetap harus dicantumkan dalam setiap penggunaan paten yang bersangkutan. Secara lengkap pengalihan paten ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.