Memahami Perjanjian Pengikatan Jual Beli

P erjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian yang dilakukan antara calon pembeli dan penjual obyek tanah dan bangunan sebelum dibuatnya Akta Jual Beli (AJB). Obyek tanah dan bangunan merupakan harta tidak bergerak yang dalam proses jual belinya wajib dibuat lewat akta seorang Notaris dalam bentuk AJB, oleh karena itu sebelum dibuatnya AJB diperlukan tindakan pemeriksaan tanah. Bagi sebuah perusahaan developer, PPJB biasanya digunakan untuk memperoleh dana awal (uang muka) dari konsumen untuk memperlancar pembangunan rumah atau apartemen. PPJB dapat mengikat semua pihak untuk serius melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan. Adanya PPJB bertujuan apabila calon pembeli telah melakukan pembayaran uang muka tetapi pada akhirnya dia membatalkan transaksi, maka uang muka yang telah dibayar sang calon pembeli akan dianggap hangus.

Pada kali ini Hukum123 akan menguraikan beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dan pahami dalam membuat PPJB, yaitu :

#1. Penjelasan Obyek Tanah dan Bangunan

Penjelasan ini menguraikan informasi perihal ukuran luas tanah dan bangunan (jika perlu disertai peta bidang tanah dan arsitektur bangunan), sertifikat dan pemegang haknya, serta segala perizinan yang melekat pada obyek tanah dan bangunan tersebut.

#2. Harga Tanah dan Cara Pembayarannya

Informasi harga tanah harus jelas, pada umunya akan diberitahukan harga tanah dengan skala per meter dan harga total secara keseluruhan tanah. Selain itu, tata cara pembayaran tanah dapat juga ditentukan secara bertahap yang pelunasannya dilakukan pada saat penandatanganan AJB.

#3. Syarat Batal Tertentu

Hal ini dapat terjadi jika pembangunan rumah tidak selesai dalam jangka waktu yang sudah dijanjikan pihak developer, maka calon pembeli dapat membatalkan dan menerima kembali uang muka yang telah dibayarkan. Selain itu juga apabila pembangunan telah selesai sesuai waktu yang dijanjikan dan calon pembeli membatalkan secara sepihak, makan uang muka yang sudah dibayar calon pembeli akan dianggap hangus atau tanpa pengembalian uang muka.

#4. Informasi Pajak dan Biaya Lainnya

Penegasan pembayaran akan menjadi tanggungan masing-masing pihak, meliputi pembayaran pajak dan pembiayaan lainnya, seperti biaya pengukuran tanah serta biaya jasa Notaris.

#5. Klausul Pernyataan dan Jaminan Calon Penjual

Klausul tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tanah dan bangunan yang dijual sedang tidak terlilit hutang dengan pihak lain juga tidak terlibat dalam sengketa hukum.