Mengapa Kita Harus Menggunakan Materai?

S ebagian besar orang menganggap perjanjian yang ia lakukan telah sah hanya karena surat kontrak perjanjiannya telah ia tandatangani diatas materai seharga enam ribu rupiah. Pasalnya mereka beranggapan bahwa tanpa materai perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah atau bahkan batal. Nyatanya paradigma ini jelas merupakan suatu kesalahan sebab materai bukanlah tanda telah sahnya suatu perjanjian. Mengapa demikian?

Mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat berikut:

  • Adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat;
  • Adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian;
  • Objek perjanjian sudah jelas dan pasti;
  • Perjanjian tersebut mencakup hal yang halal serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dari keempat syarat diatas jelas tidak ada syarat “harus dibubuhi materai” atau semacamnya yang berhubungan dengan materai. Persyaratan adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat memang membutuhkan surat perjanjian yang perlu ditandatangani oleh setiap pihak diatas materai. Akan tetapi ini bukan berarti materai menjadi bukti sahnya suatu perjanjian. Lantas untuk apa materai digunakan?

Dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Pasal 1 disebutkan,

“Dengan nama Bea Materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang undang ini”

Dari pasal diatas jelas bahwa materai berfungsi sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah dikenakan pajak, bukan bukti bahwa dokumen tersebut sah. Khusus dalam masalah perjanjian, selama keempat syarat diatas terpenuhi maka perjanjian tersebut telah sah meskipun surat perjanjiannya tidak ditandatangani diatas materai.

Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan bahwa

“Dikenakan pula Bea Materai atas dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, mencakup:

  1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
  2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.”

Dari pasa diatas jelas bahwa apabila surat perjanjian yang Anda buat nantinya akan dijadikan alat pembuktian di Pengadilan (misalnya jika suatu saat terjadi sengketa), surat tersebut haruslah memiliki materai. Pengadilan tidak akan menerima surat perjanjian yang tidak bermaterai karena hal ini diatur didalam undang-undang. Maka dari itulah dalam pembuatan surat perjanjian pada umumnya selalu diminta untuk melakukan tanda tangan diatas materai supaya apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian dapat diselesaikan secara hukum lewat pengadilan yang sah.

Bagaimana jika terlanjut membuat perjanjian tanpa materai? Perjanjiannya tetap sah dan berlaku sebagaiamana mestinya selama keempat syarat diatas terpenuhi. Namun surat perjanjian ini tidak memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian yang sah di depan pengadilan. Untuk menambahkan kekuatan alat pembuktian ini Anda diperbolehkan membuat surat perjanjian yang baru dan seluruh pihak yang terlibat melakukan tandatangan kembali diatas materai.