Mengapa Polis Bisa Dinonaktifkan Secara Tiba-Tiba?

K etika kita mengikuti program asuransi tentu harapannya kita mendapatkan perlindungan yang optimal atas diri kita dan barang-barang yang kita asuransikan. Namun adakalanya suatu polis asuransi yang kita miliki dinonaktifkan secara tiba-tiba secara sepihak oleh pihak penyedia jasa asuransi. Padahal kita telah menunaikan kewajiban kita dengan membayarkan biaya asuransi secara penuh. Mengapa hal semacam ini bisa terjadi?

Masalah penghentian polis asuransi sebenarnya telah diatur dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003. Dalam pasalnya yang ke-20, dijelaskan tentang dua hal yang harus diperhatikan seputar masalah tersebut. Pembahasannya secara lengkap dapat Anda simak dalam ulasan berikut.

1. Perlunya Pemberitahuan Tertulis

Segala bentuk penghentian pertanggungan (dalam hal ini berupa asuransi), baik yang terjadi atas kehendak penyedia jasa asuransi sebagai penanggung maupun kita sebagai tertanggung, harus dilakukan dengan cara memberikan pemberitahuan secara tertulis. Penghentian polis tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis tidak bisa dilakukan oleh pihak manapun bahkan oleh perusahaan asuransi multinasional sekalipun.

2. Pengembalian Premi

Adakalanya asuransi atau pertanggungan yang dinonaktifkan terjadi pada polis asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, maka pengembalian preminya memiliki aturan tersendiri. Pengembalian premi pada kasus ini harus diberikan sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan jangka waktu pertanggungan yang tersisa. Perhitungan ini tentunya sudah terlebih dahulu dikurangi dengan bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan asuransi atau agen dalam bentuk komisi.

Contoh kasus ini misalnya Agus pada awalnya mengikuti program asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Program asuransi yang diikuti Agus ini tidak memiliki unsur tabungan didalamnya sehingga Agus pun melunasi seluruh biaya asuransi yang dibebankan di awal kesepakatan program. Akan tetapi pada bulan keenam Agus ingin berhenti dari program asuransi yang ia ikuti karena berbagai alasan. Maka premi yang sudah Agus bayarkan harus dikembalikan dengan besaran yang proporsional dengan berdasarkan kepada sisa waktu perlindungan yang belum dilunasi (6 bulan) dengan terlebih dahulu dikurangi besar premi yang pernah dibayarkan pihak asuransi ditambah biaya operasional dari perusahaan / agen asurasi selama 6 bulan sebelumnya.

Adapun apabila polis asuransi yang diikuti memiliki unsur tabungan, makan premi yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi paling sedikit sejumlah nilai tunai yang tersedia saat penghentian itu terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 281 KUHD yang menyatakan bahwa apabila terjadi segala kondisi dimana perjanjian pertanggungan harus menjadi gugur atau batal, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian, dengan syarat kedua pihak telah bertindak dengan itikad baik, maka pihak penanggung (penyedia asuransi) harus mengembalikan premi yang telah diberikan kepadanya. Premi yang dikembalikan ini tentu sesuai dengan kondisi dimana pihak tertanggung belum menghadapi bahaya apapun.