Menuntut Pailit Rekan Bisnis yang Berutang

B erdasarkan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dari rumusan tersebut tampak bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (beslaag) atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan ini agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita. Hal yang menarik dari UU ini adalah bahwa aset yang disita, dikelola, atau dalam UU tersebut disebutkan pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.
Dalam mengajukan permohonan pailit maka harus didasarkan persyaratan tertentu. Menurut pasal 2 ayat (1) UU KPKPU ada dua kriteria syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pailit:

  1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
  2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menengok dua syarat di atas, UU KPKPU mensyaratkan bahwa kasus kepailitan yang dapat dimohonkan adalah jika ditemukan bukti bahwa debitor mempunyai minimal dua (2) orang kreditor dan telah tidak melunasi minimal satu hutangnya yang telah jatuh tempo.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) juga kita memperoleh informasi bahwa yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah kreditor dan debitor. Dijelaskan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah lembaga yang ditentukan oleh undang-undang. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut.

  1. Kreditor
  2. Debitor
  3. Bank Indonesia
  4. Menteri Keuangan
  5. Badan pengawas pasar modal
  6. Jaksa, yang melakukannya demi kepentingan umum

Adapun prosedur permohonan pailit adalah sebagai berikut:

  1. Pengajuan permohonan kepailitan tersebut harus diajukan secara tertulis melalui kuasa hokum
  2. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera
  3. Jika permohonan dari kreditor, dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:
    1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan
    2. Izin pengacara yang dilegalisasi
    3. Surat kuasa khusus
    4. Akta pendaftaran yang dilegalisasi atau yayasan asosiasi yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan
    5. Surat perjanjian utang
    6. Rincian utang yang telah dibayar
    7. Nama serta alamat masing-masing debitor
    8. Tanda pengenal dari debitor
    9. Nama serta alamat mitra usaha
    10. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Inggris oleh penerjemah resmi (jika menyangkut unsur asing) (Fuady, 1998: 17).
  4. Setelah menerima permohonan itu, panitera pengadilan melakukan pendaftaran dalam registernya dengan memberikan nomor pendaftaran. Sedangkan untuk pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani oleh panitera. Perlu diperhatikan disini bahwa tanggal bukti penerimaan itu harus sama dengan tanggal permohonan
  5. Selanjutnya, dalam waktu dua hari, panitera menyampaikan permohonan kepailitan kepada ketua pengadilan untuk dipelajari selama tiga hari oleh pengadilan dan kemudian ditetapkan hari persidangannya
  6. Setelah ketua pengadilan mempelajari permohonan kepailitan maka para pihak, pemohon dan termohon, dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan. Pemeriksaan itu harus sudah dilangsungkan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Dalam hal ini langkah yang bisa diambil oleh pengadilan adalah seperti di bawah ini.
    1. Wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan
    2. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi
  7. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita paling lambat tujuh hari sebelum hari sidang gugna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berdomisili berjauhan untuk hadir pada waktunya
  8. Selama putusan atas permohonan pailit belum diucapkan, setiak kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, badan pengawas pasar modal, atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan pailit untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor. Pihak yang mengajukan pailit juga bisa menunjuk kurator untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Permohonan ini hanya dapat dikabulkan bila dalam hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor
  9. Apabila dalam pemeriksaan itu terbukti secara sederhana bahwa debitor dalam keadaan berhenti membayar maka hakim akan menjatuhkan kepailitan terhadap debitor. Vonis kepailitan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan harus telah dijatuhkan paling lambat 60 hari sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan. Putusan kepailitan bersifat konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru
  10. Putusan kepailitan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbar bij voorad meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dalam waktu tiga hari setelah pengadilan mengucapkan putusan pailit, pengadilan lewat juru sita wajib menyampaikan salinan putusan hakim itu kepada debitor, pihak yang mengajukan pailit, kurator, dan hakim pengawas.
  11. Putusan pengadilan di samping memuat alasan hukum yang mendasari putusan itu, juga berisi pengakatan seorang hakim pengawas dan kurator sepanjang diminta oleh debitor atau kreditor. Akan tetapi, apabila debitor, kreditor, atau pihak yang mengajukan pailit tidak mengajukan usul pengangkutan kurator kepada pengadilan maka balai harta peninggalan (BHP) akan bertindak selaku kurator.
  12. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan atas harta pailit meskipun terhadap putusan itu dimintakan kasasi atau peninjauan kembali sesuai. Apabila kasasi atau peninjauan kembali itu dikabulkan atau putusan pailit dibatalkan maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator tetap sah mengikat bagi debitor.
  13. Kurator wajib mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian. Dalam pengumuman itu dikemukakan hal-hal sebagai berikut.
    1. Ikhtisar putusan kepailitan
    2. Identitas, pekerjaan, dan alamat debitor
    3. Identitas, pekerjaan, dan alamat anggota sementara kreditor apabila telah ditunjuk
    4. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor
    5. Identitas hakim pengawas
  14. Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan demi hukum, kurator atau balai harta peninggalan akan bertindak menjadi kuratif atau pengampun si pailit. Oleh karena itu, kurator atau balai harta peninggalan yang mengurus harta si pailit. Segala hubungan surat menyurat yang dialamtkan kepada si pailit akan diteruskan kepada balai harta peninggalan atau kurator yang ditunjuk.
  15. Jika para pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga, dapat mengajukan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung.
  16. Permohonan kasasi diajukan paling lambat delapan hari setelah tanggal putusan pengadilan niaga dengan cara mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
  17. Permohonan kasasi selain dapat diajukan kreditor dan debitor yang merupakan para pihak yang bersengketa, juga dapat diajukan oleh kreidtor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit.
  18. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangi panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
  19. Dalam permohonan kasasi tersebut, para pemohon wajib menyertakan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera pengadilan kasasi.
  20. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon paling lambat dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan
  21. Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lambat tujuh hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon paling lambat dua hari setelah kontra memori kasasi diterima
  22. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, kontra kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan
  23. Mahkamah Agung mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung
  24. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung
  25. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung
  26. Putusan permohonan kasasi harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
  27. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara ketua dan anggota majelis hukum maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi
  28. Panitera wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan atas pemrohonan kasasi diucapkan
  29. Juru sita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator, dan hakim pengawas paling lambat dua hari setelah putusan diterima