Organ Vital Sebuah Perseroan Terbatas

M ungkin banyak dari Anda telah memahami arti dari sebuah Perseroan Terbatas (PT). PT adalah sebuah badan hukum. Sebagai sebuah badan hukum, PT layaknya bagaikan susunan tubuh manusia secara biologis yang juga memiliki organ-organ vital di dalamnya. Sebuah badan hukum yang tidak memiliki organ vital seperti Direksi atau Dewan Komisaris bagaikan seonggok rangka tanpa fungsi esensial.

Secara legislasi menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ vital dari sebuah PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ itu menjalankan fungsi prinsipil dalam lingkup badan hukum sebuah PT. Masing-masing dari ketiga organ tersebut menjalankan roda usaha PT untuk mencapai visi-misinya, yakni mempunyai fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan (kontroling). Pada uraian ini Hukum123 akan menjelaskan tentang definisi serta peranan tiga organ vital dari sebuah PT.

#1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ dari sebuah PT yang memiliki otoritas eksklusif. Otoritas RUPS ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Secara nyata RUPS adalah sebuah forum yang berisikan para pemegang saham dengan wewenang penting guna memperoleh segala keterangan mengenai Perseroan. Keterangan tersebut sebagai landasan RUPS mengambil kebijakan-kebijakan menyusun langkah taktis Perseroan.

Terdapat dua jenis RUPS yang patut diketahui yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan merupakan kewajiban Direksi yang dibuat minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Sedangkan RUPS lainnya dapat kapanpun dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan Perseroan.

#2. Direksi

Direksi dalam sebuah PT memiliki tanggung jawab mengimplementasikan pengelolaan Perseroan. Dalam pengimplementasian tugasnya, seorang Direksi dapat menyodorkan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan untuk melangsungkan perbuatan-perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan. Direksi yang memiliki kedudukan selaku pengurus dapat mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Lingkup otoritas Direksi tersebut dimiliki secara tidak terbatas dan tidak terlimitasi selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan serta Keputusan RUPS.

#3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai peran melakukan kontroling dan memberikan nasihat kepada Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan. Tindakan kontroling yang dilaksanakan Dewan Komisaris mencakup kontrol atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan secara umum Perseroan, yakni dalam hal Perseroan maupun usaha Perseroan. Jumlah anggota Dewan Komisaris bisa terdiri dari satu orang anggota ataupun bisa juga lebih. Bagi perseroan yang lingkup usahanya mengelola dana masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan hutang, dan Perseroan Terbuka (Tbk) diharuskan memiliki minimal dua anggota Dewan Komisaris.