Pajak Online Retail Dalam E-Commerce

B agi anda yang menggeluti bidang usaha bisnis online tentu harus mengetahui pajak online retail dalam e-commerce. Hal ini pastinya agar anda sebagai pelaku usaha bisnis online mendapat pemahaman jelas tentang mekanisme pengenaan pajak bisnis berbasis online. Tingkat penggunaan internet yang kian hari melesat, membuat bisnis online banyak digeluti pelaku usaha ketimbang menjalankan usaha hanya lewat toko.

Tidak bisa dipungkiri, modernitas zaman yang makin canggih dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi membuat kita dituntut mengikutinya. Kali ini hukum123 akan mengulas tentang berbagai macam yang dikenakan pajak dalam bidang bisnis online atau penjualan online.

Pajak dalam bisnis online retail adalah salah satu dari model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV yang dikeluarkan pihak pemerintah memuat kebijakan pajak e-commerce, menegaskan ketentuan atas objek pajak bisnis start up e-commerce. Online retail merupakan kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha bisnis online kepada pembeli di berbagai situs jual-beli online. Berikut klasifikasi varian pajak dalam menjalankan online retail :

Pajak Penghasilan (PPh)

Objek dari pajak ini adalah penghasilan anda sebagai pelaku usaha dari penjualan barang atau penyediaan jasa. Jika dilihat dari objek pajak ini, maka anda wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh. Selain itu, pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tarif yaitu anda sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final. Hal ini tercantum dalam pasal 17 undang-undang tentang Pajak Penghasilan. Adapun dasar hukum dalam aspek PPh ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 15, pasal 17, pasal 21, pasal 22, pasal 23, serta pasal 26 Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sebagai pelaku bisnis online anda menyerahkan kepada pembeli yang dapat berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam lingkup negara Indonesia. Anda juga dapat melakukan kegiatan penjualan ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud serta melakukan kegiatan ekspor JKP kepada pembeli yang berada di luar negeri. BKP dan JKP ini merupakan objek pajak dalam PPN.

Dalam lingkup dasar pengenaan pajak yaitu harga jual, penggantian (retur penjualan),dan nilai ekspor, termasuk seluruh biaya yang diminta oleh anda selaku penjual online retail karena penyerahan BKP atau JKP. Dalam hal itu misalnya harga barang atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain. Kegiatan tersebut tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak serta tagihan lainnya. Faktur pajak dibuat oleh anda selaku penjual online kepada pembeli.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang PPN termuat dalam pasal 1, pasal 4 ayat (1), pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, aturan yang sama juga termuat di pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 17 dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012.

Dengan mengikuti regulasi dan aturan pajak yang dilindungi payung hukum, anda dapat memahami tentang 2 jenis pajak dalam menggeluti bisnis online retail. Aturan yang berlaku bersifat mengikat bagi setiap orang yang menjalankan bisnis tersebut. Setidaknya pemahaman secara ekspisit ini bisa menjadi informasi berguna bagi anda yang berkecimpung dalam bisnis tersebut.