Pengajuan Angka Pengenal Importir

D asar hukum yang mengatur tentang kegiatan impor tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 54/ M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Bidang Impor dan  Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API), yang menegaskan bahwa kegiatan impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API. Menurut ketentuan tersebut, setiap importir hanya boleh memiliki 1 jenis API, yang berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh Indonesia, yang berlaku juga untuk seluruh kantor cabangnya, serta wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali.

Terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti misalnya peraturan larangan impor dalam Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan No. 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3). Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 API terdiri dari atas:

  1. API Umum (API-U), yaitu API yang diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan, yang hanya untuk kelompok/jenis barang yang mencakup 1 (satu) bagian/section sebagaimana tercantum dalam sistem klasifikasi barang berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud terlampir dalam PERMENPERINDAG No. 27/MDAG/PER/5/2012.
  2. API Produsen (API-P), yaitu API yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan pendukung proses produksi, dan barang-barang tersebut dilarang untuk diperdagangkan. Syarat pengajuan API-P adalah dengan mengisi formulir isian sebagaimana yang terlampir dalam PERMENPERINDAG No. 27/M-DAG/PER/5/2012 dengan melampirkan:

    – Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
    – Fotokopi Surat Izin Usaha
    – Fotokopi Izin Usaha Industri
    – Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
    – Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip
    – Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    – Fotokopi NPWP Pengurus atau Direksi Perusahaan
    – Fotokopi KTP Pengurus atau Direksi
    – Foto diri ukuran 3×4 cm (dua lembar) dengan latar belakang berwarna merah.

Formulir isian tersebut dapat diajukan melalui online melalui website http://inatrade.kemendag.go.id, dapat disampaikan langsung kepada Kepala BKPM, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Direktur Impor), Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota dan Kepala Perangkat Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM).