Pengertian, Asas, dan Syarat Sah Kontrak

D iantara perbedaan antara kerjasama bisnis dengan kerjasama biasa adalah kerjasama bisnis selalu diawali dengan membuat kontrak sementara untuk kerjasama biasa belum tentu memerlukan kontrak. Kontrak adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dari pengertian diatas jelas bahwa kontrak wajib disepakati terlebih dahulu oleh masing-masing pihak yang terlibat sebelum kerjasama dimulai. Maka dari itu lazimnya kontrak harus dibuat dalam format tertulis dan ditandatangani secara langsung (tandatangan basah). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya peluang perselisihan dikemudian hari.

Aturan tentang kontrak secara detil dijelaskan didalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Bab Perikatan. Kontrak termasuk kedalam bab Perikatan karena kontrak dapat melahirkan sebuah perikatan antara pihak-pihak yang terlibat didalam kontrak tersebut. Perikatan ini berwujud hubungan timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Hubungan timbal balik ini pada dasarnya dapat dilakukan dalam beentuk apapun. Akan tetapi secara umum harus dilangsungkan berdasarkan asas-asas berikut.

  • Asas bebebassan berpendapat
  • Asas bonsensualisme (kesepakatan)
  • Asas pecta sun servanda (kekuatan mengikat)
  • Asas itikad baik
  • Asas personalitas (kepribadian)

Apabila para pihak menginginkan adanya asas lain dalam kontrak selain asas diatas (misalnya asas kekeluargaan dan asas musyawarah) maka hal itu tetap diperbolehkan. Selama memang asas yang ingin dipakai tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka asas tersebut sah untuk dipakai sebagai dasar pembuatan kontrak. Tidak ada pakem yang baku dalam pembuatan kontrak terutama dalam kerjasama bisnis.

Adapun suatu kontrak dikatakan sah jika kontrak tersebut telah memenuhi syarat sahnya kontrak sebagai berikut.

  1. Adanya kesepakatan
  2. Adanya kecakapan pada diri para pihak yang membuat kontrak
  3. Memiliki objek yang jelas
  4. Memiliki sebab perjanjian yang halal

Apabila salah satu dari keempat syarat diatas tidak terpenuhi maka kontrak tersebut sudah tidak sah secara hukum. Misalnya ketika seorang anak kecil membuat perjanjian penjualan rumah. Dalam hal ini kontrak tersebut jelas tidak sah karena salah satu pihak yang terlibat didalamnya (anak kecil) belum memiliki kecakapan secara hukum.

Hal penting yang harus Anda perhatikan ketika membuat kontrak adalah kemampuan dari setiap pihak yang terlibat didalam kontrak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Pastikan pihak tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni sehingga kontrak tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Itulah pengertian, asas, dan syarat sah kontrak secara umum. Ada baiknya Anda juga mempelajari hal-hal lain seputar kontrak seperti bagaimana kontrak berakhir, bagaimana apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, dll. Artikel semacam itu bisa Anda telusuri di Hukum123.com.