Pengertian PNBP

B eberapa pajak yang dibayarkan setiap badan usaha atau perusahaan akan masuk ke dalam kas negara. Namun perlu Anda ketahui, setiap pajak yang diberikan negara terhadap setiap jangka waktu pembayaran ada pula yang bukanlah merupakan penerimaan pajak. Pada prinsipnya, penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dikenal juga dengan istilah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1997 Tentang PNBP bahwa PNBP merupakan penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak. Cakupan klasifikasi PNBP, diantaranya adalah :

  • Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah
  • Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
  • Penerimaan pemanfaatan sumber daya alam
  • Penerimaan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
  • Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak bagi pemerintah

Seluruh PNBP yang telah diterima wajib disetor langsung ke dalam kas negara. Penerimaan yang diterima dalam Kementerian atau setiap lembaga negara lainnya tidak boleh dialih fungsikan untuk membiayai kegiatan operasional institusi tersebut. PNBP yang menjadi suatu hak negara dalam tahun anggaran harus segera dimasukkan ke dalam APBN.

Meskipun pada dasar prinsipnya seluruh PNBP disetor langsung ke dalam kas negara, namun terdapat sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk kegiatan instansi yang bersangkutan. Besarnya dana PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan instansi pemerintah dapat menggunakan dana tersebut jika telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.