Pengesahan Peraturan Perusahaan

J ika Anda telah mendirikan sebuah perusahaan, pasti Anda menginginkan perusahaan dapat langsung menjalankan kegiatan usaha. Namun sebelum perusahaan dapat berjalan, pengesahan dari berbagai pihak perlu Anda lakukan, seperti pengesahan yang diterbitkan oleh pihak berwenang atau instansi ketenagakerjaan. Pada kali ini Hukum123 akan menjelaskan tahap-tahap penting yang harus Anda lakukan dalam proses pengesahan sebuah perusahaan.

Adanya sebuah peraturan perusahaan untuk mendapatkan pengesahan sangat diperlukan agar jalannya kegiatan perusahaan dapat berlaku efektif dan mengikat. Pengesahan untuk sebuah perusahaan dikeluarkan oleh kepala instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota apabila perusahaan berlokasi di wilayah kabupaten/kota. Jika wilayah perusahaan Anda berada dalam lingkup lebih dari satu kabupaten/kota, maka pengesahan pada umumnya dikeluarkan oleh kepala instansi ketenagakerjaan provinsi atau Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrian dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pengajuan permohonan pengesahaan perusahaan harus Anda lakukan kepada instansi ketenagakerjaan sesuai dengan wilayah domisili perusahaan Anda berdiri.

Jika instansi yang berwenang telah menerima suatu permohonan pengesahan, maka instansi tersebut akan meninjau dan meneliti kembali kelengkapan dari dokumen permohonan. Instansi juga akan meneliti kembali materi dari peraturan perusahaan yang mengacu pada legislasi perundang-undangan yang berlaku.

Bila permohonan pengesahan memenuhi kualifikasi serta syarat ketentuan kelengkapan, dari segi peraturan hingga aturan perundang-undangan, instansi berwenang wajib mengesahkan peraturan perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak diterimanya dokumen permohonan. Sebaliknya, apabila dokumen dari permohonan pengesahan tidak memenuhi kelengkapan atau terdapat ketidaksesuaian dengan perundang-undangan, instansi berwenang dapat melakukan penolakan tertulis kepada pihak pemohon.

Selama periode masa berlakunya peraturan perusahaan, perusahaan bisa saja merubah isi dalam peraturan perusahaan yang telah tercantum. Tindakan perubahan ini bisa saja sangat berbeda secara signifikan dengan peraturan yang dibuat sebelumnya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan legislasi hukum yang berlaku. Efektivitas perubahan peraturan tersebut dapat diterapkan dengan telebih dahulu melakukan kesepakan kepada pihak karyawan serta pengesahan dari pihak instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Dengan adanya kesepakatan dan pengesahan dari dua pihak itu baru dapat diwujudkan suatu perubahan peraturan perusahaan.