Perizinan Mengubah Aliran Sungai

B agi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industrial dan perkebunan, mengubah alur bentangan sungai terkadang sangat diperlukan untuk memperlancar proses kegiatan usaha. Dalam pengerjaan ini yang perlu Anda ketahui adalah tidak dapat dilakukan secara sembarangan, hal ini harus dilakukan sesuai prosedur regulasi dan legislasi yang berlaku. Dengan kata lain, mengubah alur sungai memerlukan izin khusus bagi setiap perusahaan yang ingin melakukan pengerjaannya.

Demi kepentingan usahanya setiap perusahaan wajib mendapatkan perizinan khusus untuk merubah alur sungai. Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai bahwa perusahaan wajib mengajukan izin pelaksanaan konstruksi guna mengubah aliran sungai atau alur sungai. Hal yang sama juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pada ruang aliran sungai diwajibkan memperoleh perizinan yang meliputi pelaksanaan konstruksi perubahan aliran atau alur sungai.

Izin untuk pelaksanaan konstruksi guna mengubah aliran atau alur sungai diberikan oleh pejabat yang berwenang (Menteri, Gubernur, atau Walikota). Hal tersebut tercantum dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008, yakni :

  • Izin dari Bupati/Walikota untuk wilayah sungai dalam lingkup teritorial kabupaten/kota
  • Izin dari Gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota
  • Izin dari Menteri untuk wilayah sungai lintas negara atau sungai strategis nasional

Pemberian izin untuk megubah alur sungai harus dilakukan dengan pertimbangan rekomendasi teknis dari pengelolan sumber daya air di wilayah sungai itu berlokasi (Balai Wilayah Sungai). Rekomendasi tersebut berisi pertimbangan teknis serta saran kepada pemberi izin. Berikut adalah prosedur untuk memperoleh izin mengubah aliran sungai, yaitu :

  1. Pengajuan permohonan untuk penerbitan izin pelaksanaan konstruksi ruang sungai yang diubah aliran atau alurnya. Permohonan itu diajukan kepada instansi sesuai dengan kewenangannya (pasal 96 PP No. 42 Tahun 2008).
  2. Permintaan rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai.
  3. Pihak pemohon bersama Balai Wilayah Sungai melakukan pembahasan, survey langsung ke lapangan, dan penilaian kelayakan pengubahan alur sungai. Kemudia Balai Wilayah Sungai akan menyampaikan rekomendasi teknis kepada pihak pemberi izin.
  4. Pejabat berwenang selaku pemberi izin akan mengeluarkan izin setelah melakukan verifikasi atas dasar rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai.