Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Bisnis

P erjanjian bisnis yang melibatkan objek atau tujuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan seperti jual beli narkoba sudah pasti tidak boleh untuk diadakan. Akan tetapi tahukah Anda bahwa selain perjanjian semacam itu masih ada jenis perjanjian lain yang juga dilarang untuk diadakan oleh negara. Perjanjian lain ini tentu harus kita ketahui agar kita tidak terseret kedalam kegiatan bisnis yang salah. Selengkapnya mari simak dalam uraian berikut.

1: Perjanjian untuk Memonopoli Pasar

Sesuai pasal 4 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Monopoli terjadi ketika suatu perusahaan telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu. Apabila Anda diajak untuk melakukan kerjasama bisnis semacam ini tentu Anda harus menolaknya. Pasalnya kegiatan bisnis semacam ini telah diancam hukuman denda yang sangat berat mulai dari 25 milyar hingga 100 milyar rupiah.

2: Perjanjian untuk Menyamakan Harga Barang

Perjanjian bisnis dengan menyamakan harga barang/jasa juga termasuk kedalam perjanjian yang dilarang meskipun kelihatannya baik. Sebabnya hal ini dapat mematikan usaha pada barang/jasa serupa yang dilakukan oleh perusahaan lain. Penyamaan harga barang/jasa hanya boleh dilakukan atas perintah undang-undang dan perusahaan yang bersepakat didalamnya haruslah perusahaan patungan (kesatuan perusahaan yang dibentuk oleh 2 perusahaan atau lebih).

3: Perjanjian untuk Membuat Harga Lebih Rendah daripada Harga Pasar

Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 juga menyebutkan larangan membuat perjanjian untuk membuat harga suatu barang menjadi lebih rendah daripada harga pasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Harga eceran terendah (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan melindungi para pengusaha yang terlibat didalamnya dari monopoli. Oleh karena itu pelanggaran akan hal ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menimbulkan monopoli sehingga jelas tidak boleh untuk dilakukan.

4: Perjanjian Pembagian Wilayah Dagang yang Menimbulkan Monopoli

Kasus perjanjian terakhir yang dilarang ialah perjanjian pembagian wilayah pemasaran produk sehingga perusahaan yang terlibat dapat melakukan monopoli di daerahnya masing-masing. Tindakan semacam ini juga tergolong kedalam tindakan yang menimbulkan monopoli dan dapat dikenai hukuman denda mulai dari 25 milyar hingga 100 milyar rupiah.