Persekutuan Bisnis Secara Perdata

B agi Anda yang menjalankan kegiatan usaha atau bisnis pastinya menginginkan bisnis yang digeluti terus berkembang dan maju. Dalam hal ini, Anda memerlukan partner bisnis yang kiranya mumpuni dalam segi permodalan serta keahlian menjalankan bisnis. Partner bisnis bisa siapa saja, khususnya Anda mengetahui bahwa orang tersebut secara pribadi dapat menjaga kepercayaan yang Anda berikan. Melakukan persekutuan secara perdata merupakan solusi tepat guna memelihara hubungan Anda dengan partner bisnis untuk menjalan usaha bersama.

Definisi persekutuan perdata secara hukum adalah perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk mencapai tujuan membagi keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, jika Anda dan rekan bisnis menjalankan usaha di bidang kuliner membuka cafe. Disini Anda membagi tugas masing-masing, katakanlah Anda menjadi pemodal dan partner Anda sebagai eksekutor bisnis yang menjaga cafe tersebut, mencari tempat usaha, melakukan pemasaran. Maka dari sukses bisni yang Anda jalankan membuahkan keuntungan yang pembagian dari laba bisnis telah Anda sepakati bersama.

Mendirikan persekutan bisnis secara perdata cukup dengan membuat perjanjian dengan partner bisnis Anda. Perjanjian itu bisa berupa tulisan atau lisan, dapat dicantumkan dengan akta otentik notaris ataupun akta di bawah tangan. Perjanjian persekutuan perdata merupakan alat bukti untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua pihak dalam menjalankan kerjasama bisnis.

Pada umumnya perjanjian persekutuan secara perdata dilakukan dengan cara perjanjian di bawah tangan. Berikut Hukum123 akan menguraikan beberapa poin-poin penting tentang perjanjian persekutuan secara perdata yang biasanya dilakukan dalam kegiatan menjalankan bisnis bersama.

#1. Maksud Serta Tujuan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa persekutuan perdata merupakan perjanjian yang dilakukan dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh dari persekutuan bisnis dapat dibagi rata sesuai perjanjian yang telah dilakukan. Melakukan perjanjian persekutuan perdata dalam arti lebih sempit adalah guna mencari keuntingan bersama para anggotanya, yaitu keuntungan para pemilik usaha. Dalam perjanjian persekutuan yang Anda buat haruslah memasukkan ketentuan tujuan dalam latar belakang persetujuan dan menjadikan maksud serta tujuan tersebut sebagai pedoman klausul-klausul perjanjian.

#2. Nama dan Tempat Kedudukan

Nama dan tempat kedudukan usaha Anda merupakan hal penting yang akan memudahkan klien atau pelanggan Anda menemukan tempat usaha Anda berada. Selain itu, hal ini juga akan memudahkan Anda dalam mengurus segala perizinan terkait usaha yang Anda geluti. Dalam perjanjian persekutuan perdata, mencantumkan nama dan alamat usaha akan lebih meyakinkan pihak lain tentang bisnis Anda.

#3. Jangka Waktu

Dengan persekutuan perdata, Anda dan partner bisnis Anda dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Usaha bidang kuliner contohnya, tidak menutup kemungkinan akan ada usaha untuk membuka cabang di tempat lain dan merupakan usaha bersifat berkelanjutan. Sebutkan dengan jelas jangka waktu yang Anda butuhkan dalam perjanjian dan jadikan patokan rencana Anda dalam menentukan masa berlakunya hak dan kewajiban Anda.

#4. Inbreng Dalam Perjanjian

Dalam persekutuan perdata, masing-masing pihak akan membuat janji untuk memasukan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan modal bisnis. Dalam perjanjian tersebut Anda dapat melakukan perincian pemasukan untuk masing-masing rekan kerjasama bisnis Anda. Tindakan ini dapat menilai aset bisnis untuk kalkulasi rupiah serta mencatat pemasukan rekan bisnis Anda yang dapat saja berupa uang, tanah, barang bergerak, ataupun keahlian.

#5. Pembagian Laba

Membagi kentungan atau laba antara semua pihak yang melakukan persekutuan merupakan tujuan dibentuknya persekutuan secara perdata. Pembagian keuntungan maupun kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian bisnis. Jika hal ini tidak dilakukan, pembagian keuntungan dapat dibagi secara adil berdasar pada inbreng yang dimasukkan masing-masing pihak. Apabila ada pihak yang hanya memasukkan keterampilan atau tenaganya, pembagian keuntungan dapat dibagi sama dengan pihak yang memasukkan modal dengan nominal terkecil. Pembagian laba dalam persekutuan wajib dilakukan dengan adil, dalam artian tidak boleh membagi keuntungan hanya kepada salah satu pihak.

#6. Pengurusan

Persekutuan perdata dapat diurus oleh para pihak yang melakukan perjanjian persekutuan ataupun pihak yang di luar perjanjian. Para pihak yang menjadi pengurus atas usaha bisnis dapat dikelompokan menjadi pihak statuter dan pihak mandater.

Pihak statuter merupakan pengurus yang berasal dari pihak pendiri kegiatan usaha. Sedangkan, pihak mandater merupakan pengurus persekutuan yang ditunjuk berdasarkan akta khusus di luar perjanjian pendirian. Pengurus persekutuan dapat pula berasal dari orang di luar para pihak yang melakukan perjanjian, misalkan dengan memberikan surat kuasa kepada orang tersebut.

#7. Hubungan Hukum Dengan Pihak Ketiga

Persekutuan secara perdata dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Apabila salah seorang pihak mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya pihak itu saja uang wajib menanggung perbuatan hukum yang dilakukannya biarpun dia melakukannya atas kepentingan persekutuan. Tindakan pihak tersebut dapat mengikat pihak lainnya jika terdapat pemberian kuasa dari pihak-pihak lain yang mengadakan perjanjian persekutuan.

Namun, jika semua pihak mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, para pihak yang bersekutu harus bertanggung jawab secara sama rata walaupun pemasukan modal masing-masing pihak berbeda. Akan tetapi apabila hal tersebut diperjanjikan, para pihak yang bersekutu dapat bertanggung jawab seimbang sesuai inbreng pemasukannya masing-masing ke dalam persekutuan.

#8. Pembukuan

Pembukuan bertujuan untuk menyusun seluruh pencatatan yang dilakukan perusahaan. Pembukuan perusahaan berguna sebagai refrensi riwayat dalam membuat keputusan usaha yang akan diambil. Melakukan pembukuan dalam kegiatan bisnis juga dapat menjadi alat bukti setiap transaksi yang dilakukan kegiatan usaha, misalnya seluruh pencatatan siapa dan berapa nominal yang dikeluarkan untuk membayar sewa gedung atau tempat usaha.