Perceraian

PERCERAIAN

Dalam pasal 38, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pada perjalananya perkawinan dapat saja berakhir. Yaitu, jika disebabkan oleh kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami (disebut cerai talak). Kedua, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah, pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

Tahapan proses pengajuan gugatan perceraian :

  1. Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian.
  2. Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian yang diajukan. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian.
  3. Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan.
  4. Tahap eksekusi.

Sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian adalah, sebagai berikut :

a)      Terhadap suami istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus.

b)      Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak.

c)      Terhadap harta benda. Harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian, dan di luar penentuan kewajiban nafkah dari pihak pria untuk mantan istri dan anak.

 Alasan Mengajukan Gugatan Cerai :

Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menggariskan bahwa, perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut :

a).  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina bearti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

b).  Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain.

Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

c).  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hampir sama dengan point b, poin ini juga dapat diajadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

d).  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain;

Poin ini menititkberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan.

e).  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiah, terutama masalah kebutuhan biologis.  Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.

f).  Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

 Persyaratan Dalam Melakukan Perceraian:

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan proses perceraian, tergantung dari apakah para pihak (suami/istri) diwakilkan oleh kuasa hukum/pengacara/advokat atau tidak.

1)      Bila tidak didampingi advokat/pengacara

  •  Mempersiapkan surat gugatan: Setelah memahami segala sesuatunya tentang proses perceraian (dengan meminta saran serta nasihat dari pihak yang memahami soal perceraian), maka selanjutnya seorang Penggugat dapat mempersiapkan surat gugatannya.
  •  Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan. Setelah membayar uang adminstrasi, si Penggugat tersebut akan menerima SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).
  • Mempersiapkan apa yang akan diajukan pada pengadilan, tentang rencana perceraian tersebut. Untuk mempersiapkannya, disarankan agar  berdiskusi kembali dengan orang-orang/pihak yang memahami soal ini.
  • Mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk diajukan dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian gugatan akan lebih mudah diproses oleh pengadilan.

2)      Bila didampingi advokat/pengacara

  • Jika Penggugat memilih untuk didampingi pengacara, maka terlebih dahulu pengacara tersebut harus membuat surat kuasa yang kemudian harus ditandatangani oleh Penggugat tadi. Surat kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa Penggugat (sebagai pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada pengacara (sebagai penerima kuasa), untuk mewakili Penggugat dalam pengurusan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan. Yaitu, mulai dari pembuatan surat-surat seperti surat gugatan/permohonan perceraian, surat jawaban, surat replik, surat duplik, surat daftar alat bukti, kesimpulan. Kemudian beracara di depan sidang pengadilan, menghadap institusi atau orang yang berwenang dalam rangka pengurusan penyelesaian perkara perceraian, sampai kepada meminta salinan putusan pengadilan dan lain sebagianya.
  • Menyiapkan surat gugatan. Bila surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat, maka selanjutnya pengacara (Kuasa hukum/pengacara) akan mengurus pembuatan surat gugatan da surat-surat lainnya yang dibutuhkan selama proses hukum berjalan.
  • Siapkan sejumlah uang untuk keperluan administrasi, yang akan dibayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan. Usai membayar, biasanya akan diberi SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).
  • Lalu siapkan uang untuk pembayaran jasa pengacara, terutama bila pengacara yang diminta bantuannya adalah pengacara yang dibayar sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.