Proses Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

D alam realitas yang ada, banyak beberapa musisi dan seniman yang mulai gencar mengklaim atas hak cipta karyanya. Hak Cipta merupakan bagian vital dari sebuah Hak Atas Kekayaan Intelektual, dalam proses penyelesaiaannya selalu agak rumit apabila Anda tersandung kasus seperti ini.

Dalam artikel yang termuat kali ini hukum123 mencoba memberikan informasi penting tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa Hak Cipta. Berikut ulasan yang telah coba kita rangkum.

Mengacu pada UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, wewenang Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilihat dalam bab X dan Bab XI dari pasal 56 sampai pasal 70.

Pasal 56 UU Nomor 19 tahun 2002, yakni memuat :

  • Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
  • Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agarmemerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
  • Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 58, yaitu :

  • Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam karya ciptanya.
  • Suatu ciptaan tidak boleh diubah (otentik) walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya apabila sang pencipta telah meninggal dunia.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56 dan pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan (pasal 59 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pasal 55 dan pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Penetapan sementara Pengadilan

Bila kasus perselisihan ini dibawa menuju meja hijau, pihak pengadilan tetap mengacu dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dikenal dengan penetapan sementara sebelum adanya putusan akhir dari pengadilan niaga, yang diatur dalam bab XI pasal 67 sampai dengan pasal 70.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera untuk (Pasal 67) :

  1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khusunya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan.
  2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
  3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Setelah hakim Pengadilan Niaga memberikan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1 bulan sejak penetapan sementara dikeluarkan, hakim pengadilan niaga tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan tersebut tidak ada putusan, maka penetapan sementara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 69).

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, disamping dapat digugat di Pengadilan Niaga, UU No. 19/2002 tentang hak cipta juga mengatur tentang tindak pidana hak cipta, yang diatur dalam bab XIII dari pasal 72 dan pasal 73. Penyelesaian tindak pidana hak cipta tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan menurut UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Memang pada akhirnya mekanisme hukum yang bekerja selalu mengacu pada legislasi hukum negara yang berlaku secara konstitusional. Perselisihan sengketa hak cipta merupakan kasus yang biasanya akan menuju meja hijau lewat pengadilan. Bagi penggugat, hak cipta merupakan hak asasinya untuk melindungi karya cipta dari tindakan importasi. Negara melindungi HAKI lewat legislasi hukum yang berlaku, setidaknya Anda tak mengalami ‘buta hukum’ apabila tersangkut kasus demikian.

 

(AH)