Regulasi Pembayaran THR Karyawan

Apabila momen hari raya sudah dekat, setiap staff atau karyawan pasti sangat menunggu-nunggu pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dari pihak perusahaan tempat di mana dirinya bekerja. THR dapat dikatakan bagian dari sebuah kebijaksanaan perusahaan untuk memberikan bonus pada tenaga kerjanya. Lain halnya bila Anda sebagai pemilik perusahaan yang memberikan bonus pembayaran lebih kepada setiap staff tenaga kerja dalam perusahaan Anda sebagai salah satu kebijaksanaan guna mencoba membangun hubungan baik serta kenyamanan para setiap staff untuk menghargai loyalitas kinerja karyawan Anda. Namun, tidak jarang pula masih ada para pelaku usaha yang tidak memberikan pembayaran THR kepada para staff karyawannya. Pada kesempatan ini Hukum.123 mencoba memberikan informasi terkait regulasi hukum pembayaran THR kepada staff karyawan sebagai tenaga kerja sebuah perusahaan.

THR merupakan kewajiban serta kebijaksanaan pengusaha terhadap karyawannya setiap setahun sekali menjelang hari raya keagamaan, biasanya pada momen hari raya lebaran. Regulasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan. Menurut regulasi tersebut karyawan yang berhak memperoleh THR adalah karyawan yang telah menjalani masa kerja minimal 3 bulan secara terus menerus.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut pekerja atau staff karyawan yang telah melalui masa kerja selama 1 tahun secara terus menerus atau lebih, memiliki hak atas penerimaan THR sebesar 1 bulan upah kerjanya. Jika staff karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada umumnya akan menerima pembayaran THR separuh dari 1 bulan upah kerjanya. Akan tetapi, jika nominal THR telah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja (KK) atau Peraturan Perusahaan (PP), dan nominal itu lebih besar dari upah selama 1 bulan, maka nilai THR yang wajib diberikan adalah THR sebesar ketetapan tersebut. Apapun ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat, pembayaran THR harus sudah dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 hari (1 minggu) sebelum hari raya keagamaan. THR pula dapat diberikan dalam bentuk lain, salah satu contoh sebuah bingkisan makanan. Bingkisan ini pun tidak boleh melebihi 25 persen dari nominal THR yang diterima oleh setiap karyawan.