Relasi Kemitraan Sebuah UMKM

Sebuah hubungan kerjasama usaha atau kemitraan pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dibangun dengan menjalin relasi bisnis dengan perusahaan atau pelaku usaha yang levelnya lebih besar. Bagi Anda yang merupakan seorang yang menjalani UMKM mempunyai kesempatan menjalin relasi kemitraan dengan perusahaan yang skalanya lebih besar. Hal ini harus dilandaskan  prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dengan kata lain, kerjasama Anda sebagai pelaku UMKM haruslah bersifat simbiosis mutualisme dengan mitra bisnis Anda.

Dalam hubungan kemitraan ini, perusahaan besar harus memberikan bantuan dan memperkuat UMKM. Hubungan itu mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, modal, sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi yang diberikan. Proses kerjasama tersebut dilandasi dengan aturan legislasi yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Adapun cakupan kerja sama yang dapat dilakukan sebuah UMKM, diantaranya yakni melakukan kerjasama intiplasma, perdagangan umum, konteks waralaba, kerjasama operasional, bagi hasil, distribusi keagenan, penyalur tenaga kerja (outsourcing), usaha patungan (joint venture), dan segala bentuk kemitraan lainnya.

Dalam menjalankan kerjasama yang telah disebutkan tadi, UMKM dan perusahaan besar ditekankan untuk tidak memutuskan hubungan secara sepihak. Perusahaan besar pun dilarang melakukan dominasi terhadap UMKM sebagai mitra bisnis. Begitu pula dengan badan usaha skala menengah tidak bisa melakukan dominasi atau menguasai badan usaha yang berskala kecil, biarpun notabene adalah mitra bisnisnya.

UMKM harus melengkapi bukti legalitas usaha untuk menjalankan bidang usahanya. Bukti legalitas usaha tersebut berbentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, dan tanda bukti pendataan. Surat izin usaha berlaku bagi usaha bisnis berskala kecil non-perseorangan dan usaha bisnis level menengah. Surat izin usaha juga bisa digunakan untuk usaha mikro dan usaha kecil perseorangan jika memiliki hubungan kriteria dalam konteks kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional (national security), serta kepentingan nasional (national interest).

Untuk mempermudah perizinan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan keringanan persyaratan agar mudah dipenuhi oleh UMKM, khususnya yang dimiliki oleh orang perseorangan. Perizinan itu dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, yang pelaksanaannya wajib dilakukan dengan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan

Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut harus mempermudah perizinan serta wajib memberi keringanan persyaratan kepada UMKM, khususnya usaha yang dimilikioleh perseorangan. Perizinan setidaknya dilaksanakan dengan penyelenggaran pelayanan terpadu dan juga memprioritaskan penyederhanan tata cara administratif dalam setiap permohonan perizinan Pemberian berbagai izin usaha tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan legislasi undang-undang yang berlaku.