RUPS: Forum Para Pemegang Saham

D alam struktur organ sebuah perusahaan, pemegang saham mempunyai kedudukan dan wewnang penting dalam menjalankan roda bisnis. Tindakan para pemegang saham ini dapat berupa kebijakan hingga standar operasional perusahaan. Pemegang saham memiliki agenda rapat dalam forum ekslusif yang dikenal dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kali ini Hukum123 akan menguraikan ruang lingkup, tahap, dan hak suara dalam terselenggaranya RUPS.

RUPS sendiri berada pada posisi hirarki tertinggi struktur organ sebuah perusahaan dan merupakan organ Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki otoritas eksklusif dengan luas cakupan yang ditentukan dalam UU Perseroan Ternatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Otoritas dari RUPS pun berbeda sifatnya dengan wewenang yang diberikan dan diemban oleh bagian Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Bentuk nyata RUPS adalah sebuah forum di mana  para pemegang saham memiliki wewenangan mendapatkan berbagai perihal tentang perusahaan, baik informasi yang dipaparkan oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Informasi itu merupakan landasan bagi RUPS guna menentukan kebijakan serta langkah lanjut perusahaan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Forum RUPS berisi penyampaian informasi, keterangan, dan keputusan internal perusahaan yang dijalankan sesuai susunan agenda. Namun apabila seluruh pemegang saham menghadiri forum RUPS, dapat saja diputuskan persetujuan penambahan agenda rapat secara konsensus.

RUPS terdiri dari dua jenis, yakni RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Bagi RUPS tahunan diharuskan terselenggara minimal enam bulan setelah tutup buku perusahaan. RUPS tahunan ini diselenggarakan oleh pihak Direksi yang mengajukan seluruh dokumen laporan tahunan perusahaan. RUPS lainnya dapat diselenggarakan tentatif secara waktu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan.

Permintaan diadakannya RUPS dilakukan dengan surat tercatat kepada Direksi perusahaan. Jika Direksi telah menerima surat tercatat tersebut, Direksi patut melakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari lamanya, terhitung sejak surat catatan permintaan diadakan RUPS dilayangkan. Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu 15 hari, maka permintaan diselenggarakan RUPS akan diajukan kembali lewat surat catatan dari pemegang saham perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Jika pemanggilan RUPS tidak kunjung terselenggara, lebih dari 14 hari lamanya, pemegang saham dapat melakukan pemanggilan lanjut melalui pengadilan atau lewat jalur hukum. Pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri (PN) sesuai domisili hukum kedudukan perusahaan. Permohonan yang dilakukan pemegang saham kepada pengadilan ini bertujuan untuk memberi izin pemegang saham, sebagai pemohon, melakukan sendiri Pemanggilan RUPS. Pemberian izin terselenggaranya RUPS akan ditetapkan setelah pihak pengadilan mempelajari keterangan serta bukti yang diajukan pemohon. Akan tetapi permohonan dapat ditolak pengadilan apabila pemegang saham tidak bisa membuktikan secara kuat persyaratan dan kepentingan untuk diadakannya RUPS.

Proses pemanggilan RUPS dapat pula dilakukan melalui pemberitaan di dalam surat kabar. Pemanggilan tersebut harus tercantum tanggal, waktu, tempat pelaksanaan, dan agenda rapat. Selain itu, pemanggilan juga wajib menyertakan informasi bahwa materi yang akan dibahas dalam RUPS sudah tersedia di kantor Perseroan sejak pemanggilan dilakukan hingga RUPS terselenggara. Perseroan atau perusahaan harus memberikan salinan materi pembahasan RUPS ke pemegang saham apabila diminta.

Perusahaan atau perseroan dapat menentukan hak suara yang dilakukan secara lebih besar atau lebih kecil, selama hal itu ditentukan sesuai anggaran dasar perusahaan. Meskipun setiap saham mempunyai setidaknya satu hak suara, namun hak suara tersebut tidak berlaku bagi saham yang dikuasai sendiri oleh perseroan, saham induk yang dikuasai oleh anak perseroannya, dan saham yang dikuasai oleh perseroan lain yang secara langsung atau tidak langsung sahamnya sudah dimiliki oleh perseroan tersebut.

Hak suara para pemegang saham bisa dipakai untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Pengambilan keputusan merupakan suara yang dikeluarkan pemegang saham dan berlaku bagi seluruh saham yang dimiliki. Dalam proses pemungutan suara, anggota Direksi, Dewan Komisaris serta para karyawan perusahaan tidak dibolehkan sebagai penentu pengambilan keputusan yang dilakukan pemegang saham. Pemegang saham wajib menghadiri RUPS dan tidak dapat diwakilkan walaupun telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Adapun ketentuan kuorum bagi peserta terselenggaranya RUPS, diantaranya yaitu:

  1. RUPS baru bisa terselenggara jika ½ lebih dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS. Pengecualian jika anggaran dasar perusahaan menentukan jumlah peserta yang lebih besar kuotanya dalam forum (kuorum),
  2. Jika RUPS pertama telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kuorum, makan harus diadakan RUPS kedua. Rapat lanjutan ini akan sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS telah dihadiri minimal 1/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,
  3. Jika RUPS kedua juga tidak tercapai, perseroan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan guna ditetapkannya kuorum dalam RUPS ketiga. RUPS ini selanjutnya akan diadakan sesuai dasar kuorum yang ditetapkan oleh pihak PN. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga masing-masing dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari lamanya sebelum tahap lanjutan RUPS tersebut diadakan kembali. RUPS lanjutan itu (kedua dan ketiga) diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang sebelumnya dilangsungkan.