Sengketa Dengan Franchisor Luar Negeri

S eiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, pihak dari luar negeri pun bisa ikut serta untuk melakukan usaha di negara kita. Ini terbukti dengan adanya beberapa franchise berproduk khas luar negeri yang mulai beroperasi di Indonesia. Franchise tersebut sebagian besar memang dijalankan oleh penerima franchise dalam negeri, tetapi pemberi franchise-nya tentu saja seorang WNA (Warga Negara Asing).

Mengambil produk franchise dari luar negeri memang bisa jadi lebih menguntungkan. Pasalnya produk tersebut bisa jadi terlihat lebih bergengsi dimata masyarakat dibandingkan produk sejenis yang berasal dari dalam negeri. Sebagian besar produk luar negeri juga terlihat memiliki kemasan yang lebih menarik daripada kebanyakan produk dalam negeri. Daya saing produknya pun cepat meningkat dan cepat pula memberikan keuntungan.

Akan tetapi bagaimana jadinya bila kita terlibat sengketa dengan franchisor luar negeri tersebut? Bisa jadi sang franchisor mengingkari kontrak atau membuat kontrak yang pada akhirnya merugikan kita sebagai franchisee. Apabila hal ini terjadi tentu penyelesaian sengketanya jauh lebih rumit daripada penyelesaian sengketa dengan franchisor dalam negeri sebab kasus yang terjadi melibatkan 2 orang dengan kewarganegaraan berbeda.

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pertanyaannya sekarang ialah langkah apa yang perlu dilakukan agar kita terhindar dari sengketa franchise dikemudian hari?

Jawabannya sederhana. Berhati-hatilah dalam membuat kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian merupakan dokumen yang paling vital dalam perjanjian jenis apapun termasuk perjanjian pemberian franchise. Kontrak perjanjian juga memiliki kekuatan hukum yang jelas terbukti dengan adanya tandatangan diatas materai oleh setiap pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut.

Sengketa biasanya terjadi ketika ada poin yang dilanggar didalam kontrak perjanjian yang sudah dibuat. Atau bisa jadi kontrak tersebut memberikan celah kepada pihak tertentu untuk dapat melakukan sedikit kecurangan tanpa harus melanggar isi kontrak. Maka dari itulah sebelum Anda menandatangani kontrak perjanjian penerimaan franchise, Anda perlu mengecek satu persatu poin perjanjian yang ditentukan didalam kontrak tersebut. Apabila ada pasal yang kurang jelas, multitafsir, atau dapat memberikan celah kecurangan maka segera bahas pasal tersebut sebelum kontrak disahkan.

Selain itu Anda juga perlu membuat klausul khusus mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebanyakan masalah juga terjadi karena klausul khusus ini tidak disertakan. Buatlah serangkaian aturan mengenai solusi penyelesaian sengketa ini. Buat juga alternatif penyelesaian sengketa jika solusi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Anda juga perlu menetapkan sedari awal mengenai lembaga mana yang akan menjadi penengah apabila sengketa tersebut benar-benar terjadi. Dalam hal ini sebaiknya Anda memilih lembaga hukum yang berada di dalam negeri. Selain hemat ongkos, eksekusi keputusan yang dihasilkan pun akan jauh lebih mudah.

Ketika pemberi franchise memang sudah terbukti mengingkari kontrak perjanjian, Anda memang dapat menuntutnya ke pengadilan agar pengadilan dapat melakukan sita jaminan atas aset perushaan pemberi franchise tersebut. Akan tetapi hal ini hanya dapat Anda lakukan jika perusahaan pemberi franchise tersebut memiliki aset di Indonesia.