Syarat Izin Usaha Bidang Perkebunan

 

B udidaya tanaman perkebunan menjadi salah satu bidang usaha yang cukup menjanjikan bagi Anda yang kiranya memiliki lahan, modal, mendirikan sebuah perusahaan perkebunan. Pada umumnya kegiatan usaha pada bidang perkebunan bergerak untuk menghasilkan jenis kelapa sawit, buah-buahan, teh dan lain-lain macamnya. Perizinan bisnis dalam bidang perkebunan pun diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98/2013). Sebelum Anda menekuni bisnis budidaya perkebunan tanaman, ada baiknya mengetahui beberapa syarat perizinan usaha dalam bidang ini. Berikut Hukum123 akan menguraikan beberapa syarat izin usaha di bidang usaha perkebunan.

Bisnis budidaya tanaman perkebunan merupakan kegiatan usaha tanaman perkebunan yang mencakup kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan usaha penganekaragaman produk (diversifikasi tanaman). Dalam menggeluti usaha budidaya tanaman perkebunan dibutuhkan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), yakni izin secara tertulis dari seorang pejabat berwenang yang wajib dimiliki oleh perusahaan budidaya tanaman perkebunan. Menurut regulasi yang tercantum dalam Pasal 21 Permentan 98/2013, IUP-B dapat diperoleh jika perusahaan perkebunan melakukan pengajuan permohanan secara tertulis kepada pejabat berwenang sesuai dengan lokasi kegiatan usaha (Bupati/Walikota atau Gubernur), diantaranya yaitu :

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
  2. Surat Keterangan Domisili,
  3. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan Gubernur),
  4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan Bupati/Walikota),
  5. Izin lokasi dari Bupati/Walikota dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000,
  6. Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan
  7. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL),
  8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan),
  9. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir,
  10. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, pra sarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran,
  11. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerja,
  12. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Bagi Anda yang berkeinginan melakukan usaha industri hasil perkebunan juga wajib memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). Hal ini diatur syarat dan ketentuannya yang tertuang dalam Pasal 22 Permentan 98/2013. IUP-P dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan lokasi area kegiatan usaha perkebunan. Syarat untuk memperoleh IUP-UP sama persis dengan perlengkapan syarat pengajuan permohonan IUP-B yang telah diuraikan di atas.

Selain itu sesuai dengan Pasal 23 Permentan 98/2013, pelaku usaha juga wajib memilik Izin Usaha Perkebunan (IUP). IUP dapat diperoleh dengan cara melengkapi persyaratan serupa perizinan IUP-B dan IUP-P, ditambah juga dengan rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan Gubernur serta rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan Bupati/Walikota.

Patut diketahui bahwa Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu 30 hari harus memberikan jawaban perihal permohonan IUP-B, IUP-P, dan IUP. Jawaban dari para pejabat berwenang itu bisa berupa menerima, menolak, atau menunda permohonan. Apabila permohonan ternyata ditunda biasanya disebabkan masih terdapat kekurangan dalam perlengkapan syarat. Lalu jika dalam rentang waktu 30 hari, terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan, pemohon belum melengkapi syarat yang kurang, maka permohonan tersebut ditarik kembali. Sedangkan permohonan dapat ditolak jika dokumen pemohon dianggap tidak benar atau usaha yang akan dilakukan dinilai tidak sesuai dengan aturan ketertiban perencanaan makro dan pembangunan perkebunan. Penolakan perizinan tersebut akan diberitahukan secara tertulis dengan jelas kepada pihak pemohon.