Syarat Perizinan Membuat Kantor Cabang

J ika Anda telah mendapatkan laba tinggi dalam satu perusahaan, biasanya Anda akan tertarik untuk memperluas bisnis dengan melakukan ekspansi. Tindakan ini tidak lain dan tidak bukan untuk adalah sebuah ekspektasi besar agar memperoleh daya jual lebih tinggi dari hasil produksi perusahaan Anda. Pada umumnya, Anda akan melaksanakan ekspansi dengan mendirikan kantor cabang bagi bisnis yang dijalani. Namun, biasanya para pelaku usaha akan menemui kendala dalam perihal perizinan. Lalu, Anda sebagai pelaku usaha akan dihadapkan pada polemik tentang betapa pentingnya perizinan kantor cabang layaknya kantor pusat. Selain itu, Anda mungkin akan dihadapi sebuah tanda tanya tentang apakah perizinan operasional kantor pusat dapat mewakili perizinan kantor cabang.

Terkait kebutuhan perizinan kantor cabang, beberapa perizinan berlaku standar namun beberapa perizinan lainnya ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing tempat Anda mendirikan usaha. Berikut Hukum123.com akan menguraikan perizinan-perizinan yang perlu Anda ketahui dan penuhi sebelum mendirikan sebuah kantor cabang perusahaan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP kantor cabang akan mengikuti SIUP kantor pusatnya, hal ini seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009. Dalam Peraturan Menteri itu telah ditentukan bahwa kantor cabang dikecualikan terhadap kewajiban SIUP. Dalam prakteknya, SIUP kantor pusatlah yang digunakan, lalu difotokopi serta dilegalisir oleh instansi penerbit SIUP di wilayah domisili kantor cabang Anda.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Kantor cabang wajib membuat TDP. Ketentuan legislasi ini sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, setiap perusahaan. Hal ini meliputi perusahaan perorangan, firma, CV, PT, koperasi dan bentuk usaha lainnya. Maka dari itu, sebuah kantor cabang diwajibkan terdata dalam daftar perusahaan.

Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Izin Gangguan/HO atau SITU tidak mempunyai ketentuan yang sama sehingga pelaksanaannya berdasar pada resolusi daerah masing-masing peraturan daerah dimana izin dibuat. Oleh karena Izin Gangguan/HO dan SITU merupakan izin yang diberikan untuk mencegah perusahaan menimbukan gangguan pada lingkungan di sekitar tempat usaha, maka umumnya pengaturannya dilimpahkan kepada wewenang daerah masing-masing sesuai domisili perusahaan cabang didirikan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sebuah kantor cabang mestinya harus memiliki NPWP guna melakukan antisipasi pembayaran pajak atas berbagai transaksi di kantor cabang. Menurut landasan hukumnya, NPWP dari kantor cabang tersendiri dari NPWP kantor pusat.