Tiga Ciri Khas Seorang Makelar

M akelar biasanya kita kenal sebagai seorang perantara dalam urusan bisnis, jual-beli, hingga peminjaman uang. Tapi apakah Anda mengetahui pengertian serta cirri-ciri khas seorang makelar sesuai UU yang belaku? Memang, banyak pernyataan lain dalam mengutarakan apa itu makelar dalam bidang kerjanya.

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di  Indonesia, makelar memiliki hak khusus yakni mendapat pengangkatan resmi dari Menteri Kehakiman (pasal 62 ayat 1) dan sebelum menjalankan tugasnya, makelar disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Negeri setempat, bahwa ia akan memenuhi kewajibannya dengan baik (pasal 62 ayat 2).

Berikut hukum123 akan mengulas tiga cirri khas makelar sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang belaku di Indonesia, berikut ulasannya:

  1. Makelar Dilarang Berdagang Dalam Lingkup Pasar Perusahaan

Menurut isi pada pasal 65 ayat 2, makelar dilarang untuk bedagang dalam lapangan perusahaan, dimana ia diangkat atau dipekerjakan dan juga makelar menjadi penjamin dalam perjanjian yang dibuat melalui dirinya.

  1. Makelar Dapat Bertindak Untuk Pemberi Kuasa

Secara umumnya, makelar berbuat atas nama pemberi kuasanya. Makelar menerima pesanan dari seorang pemberi kuasa untuk membelikan atau menjual suatu barang. Dalam memenuhi hal itu ia bekerja dengan cara mengadakan perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga.

Jadi, makelar hanya berfungsi sebagai perantara yang murni, dalam artiannya tak menjadi pihak dalam perjnjian sedangkan yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah si pemberi kuasa dan pihak ketiga.

  1. Makelar Dapat Diberhentikan Sementara dan Digugurkan Jabatannya

Seorang berprofesi makelar memang pada dasarnya tidak dibayar oleh Negara dan tidak terikat oleh regulasi kepegawaian Negara. Akan tetapi, makelar dapat diberhentikan sementara (geschorst) serta digugurkan jabatannya (vervallen vekland) bila ia melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bagian II, BAB IV, pasal 71 KUHD. Dalam pasal itu berbunyi :

Para makelar yang bersalah karena melanggar salah satu ketentuan yang diatur, sejauh mengenai mereka, akan dihentikan sementara dari tugasnya oleh kekuasaan umum yang mengangkat mereka, menurut keadaan, atau dihentikan dari jabatannya, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang ditentukan untuk itu. Demikian pula penggantian biaya-biaya, kerugiankerugian dan bunga-bunga yang menjadi kewajibannya sebagai penerima amanat.

Makelar yang telah diberhentikan dari jabatannya tak bisa diangkat kembali. Sesuai yang termuat dalam pasal 72 UU KUHD, jika seorang makelar jatuh pailit, ia diberhentikan sementara dari pekerjaannya dan dapat digugurkan oleh keputusan Hakim Pengadilan Negeri setempat.

 

(AH)