Tugas Dan Fungsi Dewan Komisaris

D alam sebuah struktur kepemimpinan perusahaan terdapat posisi Dewan Komisaris. Anda mungkit sudah tidak asing dengan sebutan posisi tersebut. Dewan Komisaris merupakan salah satu organ terpenting dalam jalannya kepemimpinan manajemen suatu perusahaan dalam mengelola kegiatan yang dibawahinya.

Tugas utama dari seorang Dewan Komisaris yakni melakukan kontroling dan memberikan masukan kepada pihak Direksi. Tugas kontroling serta pemberian masukan ini dilakukan oleh seorang Dewan Komisaris yang mengacu pada anggaran dasar perusahaan. Kontroling yang dilakukan Dewan Komisaris mencakup tindakan pengawasan terhadap kebijakan Direksi perusahaan dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Tugas seorang Dewan Komisaris ini bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan untuk memastikan kebijakan yang dibuat sejalan dengan visi serta misi perusahaan.

Keanggotaan Dewan Komisaris terdiri lebih dari satu orang, setiap anggota Dewan Komisaris ini harus bekerjasama dalam melakukan tugasnya. Perusahaan atau perseroan yang memiliki kegiatan usaha mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang serta Perseroan Terbuka (Tbk) harus mempunyai minimal dua orang anggota dalam posisi Dewan Komisaris. Berikut akan dijelaskan beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam sebuah perusahaan.

#1. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Syarat untuk seseorang menjadi Dewan Komisaris haruslah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah karena menjadi penyebab pailitnya perusahaan atau melakukan tindak pidana yang dianggap merugikan keuangan perusahaan maupun negara.

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan hasil RUPS perusahaan ataupun dapat diangkat melalui kebijakan pemilik saham yang mengacu pada isi akta pendirian perusahaan. Anggaran dasar perusahaan juga dapat mengatur tata cara pengangkatan, pergantian, pemberhentian, dan pencalonan anggota Dewan Komisaris. Dalam perihal pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi patut memberitahu perubahan itu kepada Kementerian Hukum dan HAM guna tercatat dalam daftar perusahaan. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Apabila pemberitahuan itu tidak dilakukan, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang diajukan oleh pihak Direksi. RUPS juga mengatur tentang ketentuan besar nominal gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan.

Selain itu, perihal pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan tersebut adalah langkah yang diambil setelah Dewan Komisaris diberikan kesempatan untuk beregumentasi membela diri saat RUPS berlangsung. Kesempatan yang diberikan ini bertujuan agar anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan tidak keberatan atas keputusan untuk pemberhentian dirinya.

#2. Tugas Serta Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan kontroling dan memberi masukan atau nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara personal terhadap kerugian yang dialami perusahaan apabila mereka melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.  Pemegang saham pun dapat menggugat Dewan Komisaris melalui jalur pengadilan jika kerugian yang dialami perusahaan akibat kelalaian atau kesalahan dari Dewan Komisaris.

Bila perusahaan dihadapkan dengan kepailitan akibat kesalahan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jajaran Direksi, maka setiap anggota Dewan Komisaris  serta Direksi secara keseluruhan wajib membantu pendanaan finansial. Hal ini biasanya terjadi jika kekayaan sebuah perusahaan tidak cukup membayar seluruh kewajiban akibat kepailitan yang dialami. Tanggung jawab penuh itu berlaku bagi orang yang merupakan jajaran Dewan Komisaris dalam rentang waktu 5 tahun sebelum kepailitan perusahaan terjadi.

Dewan Komisaris juga mempunyai kewajiban membuat catatan laporan rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan laporan tersebut. Selain itu, Dewan Komisaris berkewajiban juga melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukannya dalam tiap tahun kepada RUPS.

#3. Perbuatan Hukum Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai otoritas untuk melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam suatu keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Artinya, tindakan Dewan Komisaris berlaku terhadap semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perusahaan serta pihak ketiga. Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum, di luar tugas fungsionalnya.  Syarat wewenang dari Dewan Komisaris ini ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.